Nabire,papuaglobalnews.com – Di tengah panasnya siang dan kerumunan yang padat di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobay berdiri berhadapan langsung dengan massa mahasiswa dan pemuda yang datang membawa aspirasi, Kamis 23 Juli 2026.

Suasana tegang namun tertib. Para mahasiswa yang sebagian besar mengenakan pakaian merah dan membawa spanduk, megaphone, serta berkas aspirasi, mengepung lingkaran tempat John NR Gobay berdiri. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berorasi, ada pula yang hanya diam mendengarkan dengan raut wajah penuh harap dan lelah.

Di tangan John Gobay terlihat berkas yang diserahkan langsung oleh perwakilan mahasiswa, simbol bahwa suara mereka akhirnya sampai di meja pimpinan dewan.

Dalam momen itu mantan DPR Papua ini tidak memilih untuk berbicara dari atas mimbar atau dari balik pagar. Ia turun ketemu di tengah massa. Ia menerima aspirasi dengan kedua tangan, menatap mata perwakilan mahasiswa, dan mengangguk sebagai tanda bahwa ia mendengar.

Gerak tubuhnya tenang tetapi tegas. Ia memahami bahwa yang datang bukan sekadar sekelompok orang yang marah, tetapi anak-anak Papua yang sedang menyuarakan keresahan tentang tanah mereka, tentang konflik, tentang pendidikan, tentang masa depan. Karena itu ia memilih jalur dialog, bukan pengusiran.

Dari pengeras suara yang terdengar di video, pimpinan DPR Papua Tengah saat itu juga menyampaikan bahwa aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa aspirasi-aspirasi sebelumnya sudah diteruskan ke DPR RI pada Bulan Mei, dan DPR Papua Tengah meminta agar dibuat Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi Satu dan Komisi Tiga DPR RI.

Tujuannya jelas, agar persoalan konflik yang sedang terjadi di daerah seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai bisa dibicarakan langsung di tingkat nasional. Bahkan disebutkan harapan agar Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dipanggil dalam forum itu, supaya ada solusi yang nyata, bukan hanya wacana.

John Gobay sebagai Ketua IV berada dalam posisi penting dalam proses ini. Tugasnya bukan hanya menerima kertas, tetapi menjadi jembatan antara suara rakyat di bawah dengan mekanisme politik di atas. Ketika ia menerima berkas itu, ia menerima juga tanggung jawab moral. Tanggung jawab untuk membaca setiap poin, untuk membawa ke dalam rapat internal DPRP, untuk berkoordinasi dengan pimpinan lain, dan untuk memastikan aspirasi tidak berhenti sebagai arsip.

Isi aspirasi mahasiswa Papua Tengah yang disampaikan hari itu berpusat pada situasi kemanusiaan dan keamanan di wilayah pegunungan. Mereka menyuarakan keprihatinan atas konflik bersenjata yang terus berulang, atas warga sipil yang menjadi korban, atas sekolah yang tutup, atas akses kesehatan yang terhambat, dan atas rasa takut yang membuat masyarakat mengungsi dari kampung halaman. Mereka juga menyoroti ketidakadilan dalam pembangunan, kurangnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengambilan keputusan, dan lambannya respon negara terhadap penderitaan di daerah konflik. Bagi mahasiswa, demo ini bukan untuk membuat gaduh. Ini adalah bentuk cinta kepada tanah Papua. Ini adalah bentuk tanggung jawab intelektual. Mereka rela berpanas, rela berteriak, rela menghadapi aparat, karena mereka percaya negara ini masih bisa mendengar.