Kebenaran Naik ke Panggung: Dari Doktor Fox ke Ruang Sidang Roy Suryo-Jokowi

Karena itu, penampilan ijazah di ruang sidang memiliki dua fungsi. Secara hukum, ia menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang harus diuji. Secara politik, ia adalah adegan pemulihan kredibilitas. Adegan itu kuat karena publik menyukai bukti yang dapat dilihat. Tetapi sesuatu yang terlihat bukan otomatis sesuatu yang telah diverifikasi. Kebenaran material memerlukan asal-usul dokumen yang jelas, pemeriksaan yang dapat diawasi, pembanding yang relevan, serta kesempatan bagi pihak lain untuk menguji.

Teguran hakim terhadap Jokowi saat jawabannya melebar juga mengingatkan kita pada batas antara narasi dan kesaksian. Dalam laporan Tempo, Jokowi sempat menyindir klaim Roy Suryo sebagai peneliti. Hakim lalu meminta agar pertanyaan dijawab sesuai konteks. Di situ berlangsung benturan dua logika. Logika politik ingin menjelaskan karakter lawan. Logika peradilan meminta jawaban atas fakta yang ditanyakan. Dalam kepemimpinan demokratis, kemampuan menahan diri dari narasi tambahan adalah disiplin institusional.

Kita dapat menyebutnya kepemimpinan epistemik: pemimpin tidak cukup tampak percaya diri, ia harus membantu publik membedakan antara apa yang diketahui, apa yang diingat, apa yang disimpulkan, dan apa yang masih diperdebatkan. Pemimpin yang sehat tidak meminta rakyat percaya karena ia pernah memegang

jabatan. la menyediakan prosedur agar klaimnya dapat diperiksa oleh orang yang tidak harus menyukainya.

Pelajaran itu tidak berhenti di ruang sidang. Janji kampanye bekerja dengan logika serupa. Saat berkampanye, kandidat berbicara dalam bahasa kemungkinan: harga turun, lapangan kerja bertambah, korupsi diberantas. Setelah berkuasa, bahasa itu bergeser menjadi bahasa keterbatasan: anggaran belum tersedia, kewenangan terbagi, program disusun bertahap. Pergeseran itu tidak selalu kebohongan, sebab pemerintahan memang berhadapan dengan fakta yang tidak seluruhnya terlihat saat kampanye. Masalahnya muncul bila perubahan kebijakan tidak diikuti pengakuan. Janji yang dulu spesifik dibuat kabur, target yang terukur diganti aktivitas, dan penundaan dipasarkan sebagai strategi. Di titik itu politik mendekati Doktor Fox: gaya komunikasi membuat jarak antara janji dan hasil terasa lebih kecil daripada kenyataannya.

Dari sudut antropologi politik, janji kampanye adalah kontrak moral sebelum menjadi kontrak administratif. Pemilih memberi kepercayaan kepada tokoh yang mengaku memahami penderitaan mereka. Karena itu, pemimpin yang bertanggung jawab wajib menjelaskan apa yang berubah, mengapa berubah, siapa yang dirugikan, kapan target baru dicapai, dan ukuran apa yang dapat dipakai publik untuk menilainya. Janji politik harus memiliki jejak audit. Tanpa itu, rakyat hanya menerima pertunjukan kesinambungan: kata-kata tetap sama, tetapi maknanya dipindahkan agar kegagalan tidak tampak sebagai kegagalan.

Di sinilah kasus Doktor Fox memberi peringatan kepada semua pihak. Bagi pejabat, kesaksian yang tenang dan penampilan dokumen tidak boleh dipakai untuk menggantikan audit terbuka. Bagi penuduh, gaya kritis dan istilah teknis tidak boleh dipakai untuk menggantikan bukti yang dapat direplikasi. Bagi publik, rasa tidak suka kepada tokoh tertentu juga bukan metode verifikasi. Kita perlu menolak dua bentuk kemalasan: percaya karena pembicara tampak tulus, dan menolak karena pembicara tampak tidak disukai.

Politik kontemporer hidup dalam rezim pascakebenaran. Pascakebenaran bukan berarti fakta telah mati. Fakta justru menjadi semakin penting, karena setiap kelompok mengklaim memilikinya. Yang berubah adalah cara emosi, loyalitas, dan identitas menentukan fakta mana yang diterima sebelum pemeriksaan selesai.

Tuturan yang tampak jujur menjadi berbahaya bila ia dirancang untuk menutup pertanyaan, bukan membukanya.

Maka pertanyaan utama dari persidangan ini adalah: apakah kita masih mampu membangun ruang di mana klaim seorang mantan presiden dan tudingan seorang pengkritik dapat diuji dengan standar yang sama? Jika tidak, ruang sidang berubah menjadi panggung Doktor Fox versi baru. Yang menang adalah orang yang paling berhasil mengatur suasana kebenaran.

Demokrasi membutuhkan institusi yang membuat ketulusan tidak cukup, kemarahan tidak cukup, dan karisma tidak cukup. Kebenaran tidak boleh bergantung pada siapa yang paling pandai bertahan di panggung. la harus tetap berdiri setelah suara diturunkan, kamera dimatikan, dan para pendukung pulang. (*) (Timika, 07-11-2026)