Kebenaran Naik ke Panggung: Dari Doktor Fox ke Ruang Sidang Roy Suryo-Jokowi

Oleh : Laurens Minipko

ADA jenis tuturan pejabat yang terdengar jujur justru karena ia disampaikan dengan tenang. Kalimatnya pendek, wajahnya tidak berubah, suaranya rendah, dan detailnya tampak cukup untuk membuat pendengar merasa telah memperoleh penjelasan. Tetapi ketenangan bukan bukti kebenaran. Detail bukan verifikasi. Dalam politik, kesan jujur dapat bekerja sebagai kostum epistemik: ia membuat sebuah pernyataan tampak layak dipercaya sebelum isinya diuji.

Di sinilah eksperimen “Doktor Fox” relevan. Pada 1973, seorang aktor diminta tampil sebagai Dr. Myron L. Fox, pakar fiktif tentang penerapan matematika pada perilaku manusia. Ia memberi kuliah dengan istilah rumit, lompatan logika, kontradiksi, dan humor, tetapi hampir tanpa isi. Para pendidik profesional yang menontonnya tetap memberi penilaian positif. Penelitian itu kemudian populer sebagai bukti bahwa gaya dapat menutupi kekosongan substansi. Namun penelitian ulang pada 2014 memperlihatkan nuansa penting: peserta menikmati penampilan itu, tetapi ketika ditanya apakah mereka sungguh belajar, hampir semua menjawab tidak.

Pelajarannya bagi politik lebih mengganggu. Publik bisa mengenali bahwa seseorang menarik, meyakinkan, atau menyenangkan, dan secara terpisah menilai bahwa ia tidak memberi pengetahuan yang dapat diandalkan. Masalah muncul ketika media, partai, lembaga, atau algoritma menggabungkan dua penilaian itu menjadi satu kesimpulan: “karena ia tampak tulus, maka ia pasti benar.”

Erving Goffman membantu menjelaskan mekanisme itu lewat metafora panggung sosial. Ada panggung depan, tempat tokoh mengatur suara, pakaian, urutan cerita, dan hubungan dengan penonton. Ada pula panggung belakang, tempat dokumen disiapkan, penasihat menyusun strategi, dan kelemahan argumen dibicarakan tanpa kamera. Persidangan berusaha mengubah panggung depan menjadi ruang pemeriksaan, tetapi tidak pernah sepenuhnya bebas dari dramaturgi. Saksi tetap membawa reputasi, pengacara membawa strategi, dan penonton membawa prasangka. Karena itu, tugas institusi adalah memaksa pertunjukan tunduk pada prosedur yang bisa menguji klaimnya.

Persidangan perkara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026 memperlihatkan bagaimana kebenaran politik bekerja sebagai pertunjukan institusional. Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. la menunjukkan ijazah S-1 yang diklaim sebagai miliknya, menjelaskan riwayat kuliah, skripsi, wisuda, foto, bahkan alasan mengapa ia memilih menunjukkan dokumen itu di forum pengadilan. la juga menyatakan keberatan jika dokumen tersebut kembali dibawa ke laboratorium forensik karena, menurut keterangannya, ijazah itu telah diuji oleh Labfor Polri.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih meragukan keaslian dokumen yang ditunjukkan. Persidangan hari itu belum menjadi tempat untuk memutuskan siapa yang benar. Keterangan saksi, dokumen, hasil pemeriksaan, dan bantahan para pihak harus dinilai melalui hukum pembuktian. Yang dapat dibaca secara politik adalah bentuk pertarungannya: satu pihak membawa kesaksian personal dan dokumen, pihak lain mempertanyakan rantai pemeriksaan, perbedaan dokumen, serta dasar kesimpulan.

Perbedaan ini juga membedakan kejujuran subjektif dari kebenaran publik.

Seseorang mungkin sungguh yakin pada ingatannya, tetapi ingatan tidak identik dengan arsip. Seseorang mungkin merasa dokumennya asli, tetapi keyakinan pribadi tidak menggantikan pemeriksaan keaslian. Sebaliknya, keraguan terhadap dokumen tidak otomatis membuktikan pemalsuan. Dalam masyarakat demokratis, kebenaran publik harus cukup kuat untuk melewati tiga lapis: kesaksian orang yang terlibat, bukti material yang dapat diuji, dan prosedur independen yang memungkinkan pihak yang berbeda membaca hasil yang sama. Tanpa tiga lapis itu, kita hanya berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain.

Di ruang sidang itu, Jokowi bukan semata-mata individu yang menjawab pertanyaan. la juga membawa residu simbolik jabatan presiden, meskipun telah menjadi mantan presiden. Dalam istilah Max Weber, kewibawaan semacam itu tidak sepenuhnya berasal dari argumen yang sedang diucapkan. la datang dari otoritas yang menempel pada tubuh, riwayat, jabatan, dan ingatan publik. Orang tidak mendengar suara yang sama ketika suara itu datang dari warga biasa dan ketika datang dari bekas kepala negara.

Pierre Bourdieu akan menyebutnya modal simbolik. Nama, jabatan, institusi pendidikan, dan akses terhadap dokumen bukan hanya informasi. Semuanya adalah sumber daya untuk menentukan siapa yang dianggap layak berbicara. Sebaliknya, Roy Suryo tampil dengan modal keahlian teknis dan identitas sebagai peneliti. la berusaha memindahkan arena dari pengakuan personal ke pemeriksaan material: font, foto, skripsi, transkrip, prosedur, dan laboratorium. Pertarungan itu adalah perebutan hak untuk mendefinisikan bukti.

Antropologi politik membantu kita melihat bahwa bukti tidak pernah beredar di ruang hampa. Dokumen bekerja karena ada ritual yang mengesahkannya: meja hakim, sumpah saksi, toga, pengacara, jaksa, stempel, dan tata tertib. Di luar ruang sidang, dokumen yang sama beredar sebagai gambar di media sosial, dipotong menjadi video pendek, lalu ditafsirkan oleh komunitas yang sudah lebih dulu percaya atau tidak percaya. Sebuah kertas dapat menjadi barang bukti di pengadilan, lambang martabat di ruang publik, atau amunisi dalam perang identitas.