Emas di Kaki Gunung, Miskin di Kaki Pejabat

Gunung Emas, Lembah Miskin

Freeport telah beroperasi di Mimika lebih dari setengah abad. Kontribusinya terhadap PDRB Mimika mencapai hampir 80 persen — atau setara sekitar Rp113,8 triliun dari total Rp142,2 triliun kue ekonomi yang berputar di kabupaten ini setiap tahunnya. Angka yang mestinya menjadi fondasi kesejahteraan. Tetapi bila angka 80 persen itu disingkirkan sejenak, dan kita hanya melihat nilai ekonomi yang benar-benar bergerak di luar enclave tambang, maka PDRB riil Mimika menyusut menjadi sekitar Rp28,4 triliun — atau hanya Rp89 juta per kapita per tahun, hampir seperlima dari angka yang selama ini dibanggakan. Inilah ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh sebagian besar warga Mimika yang tidak bekerja di Freeport dan tidak menikmati rantai pasok tambang itu. Namun ketimpangan tetap menjadi ciri khas bumi Amungme dan Kamoro ini.

Mantan Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, dalam FGD Penanggulangan Kemiskinan Oktober 2025 mengakui: “meskipun PDRB dan IPM tinggi, ketimpangan ekonomi masih terjadi.” Ini adalah pengakuan resmi atas kegagalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun — dan pengakuan itu seharusnya menjadi titik mula perbaikan dan perubahan.

Yang ironis: kemiskinan di Mimika bukan semata soal kekurangan uang. Ia adalah soal akses. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang responsif. Akses terhadap pendidikan yang bermartabat. Akses terhadap informasi — termasuk hak untuk tahu mengapa sebuah program gagal, mengapa anggaran tidak terserap, mengapa jalan kampung yang dijanjikan belum juga dibangun.

Ketika kepala OPD memilih diam dan bukan menjelaskan, ketika tim sukses lebih sibuk menagih jasa ketimbang mengawal program, maka akses itu tertutup. Dan yang membayar harga paling mahal adalah mereka yang sudah tidak punya apa-apa untuk dijual.

Enam Bulan Sudah Cukup

John Thie mengatakan enam bulan sudah cukup untuk menilai kapasitas, integritas, dan komitmen seorang pejabat. Pernyataan ini selaras dengan semangat PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS — yang mewajibkan evaluasi berkala berbasis Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur, bukan berdasarkan kedekatan politik atau jasa masa kampanye.

Tetapi evaluasi yang sungguh-sungguh membutuhkan keberanian yang seringkali langka di lingkaran kekuasaan daerah. Ia membutuhkan kepala daerah yang rela melepas loyalis yang tidak kompeten. Ia membutuhkan DPRK yang siap bersuara keras di depan kamera dan  meja rapat. Ia membutuhkan KASN dan Ombudsman yang hadir bukan hanya ketika ada laporan, tetapi juga saat keheningan itu sendiri adalah pelanggaran.

Yang tidak kalah penting: ia membutuhkan masyarakat Mimika yang sadar bahwa kemiskinan mereka bukan takdir geografi. Ia adalah akibat dari pilihan-pilihan kebijakan — dan pilihan-pilihan itu bisa diubah.

Dari Imbauan ke Tindakan

Pernyataan John Thie adalah langkah yang tepat. Tetapi imbauan, sebagaimana sering terjadi dalam politik Indonesia, rawan berhenti pada retorika. Yang dibutuhkan bukan sekadar peringatan lisan kepada kepala OPD, melainkan mekanisme: audit kinerja yang transparan, laporan terbuka yang bisa diakses publik, dan sanksi yang nyata bagi pejabat yang memilih zona nyaman di atas pelayanan.

Mimika punya semua modal untuk tidak miskin. Ia punya tambang yang menopang seperlima APBN. Ia punya dana otonomi khusus. Ia punya Dana Bagi Hasil yang seharusnya mengalir deras ke meja makan warga asli Papua. Bahkan APBD-nya sendiri — Rp7,5 triliun yang disahkan pada Januari 2024 — adalah anggaran terbesar di antara seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Angka itu setara dengan 5,3 persen dari total PDRB Mimika — porsi yang lebih dari cukup untuk menggerakkan pembangunan di seluruh 18 distrik dan 133 kampung, jika saja ia benar-benar dibelanjakan untuk rakyat, bukan untuk melanggengkan jaringan patronase yang tumbuh subur setelah setiap Pilkada.

Namun di tahun 2026, kenyataannya semakin pahit. APBD Mimika menyusut menjadi Rp 5,6 triliun — hanya sekitar empat persen dari total kue ekonomi kabupaten ini, turun dari 5,3 persen dua tahun sebelumnya. Penyusutan itu bukan karena ekonomi Mimika lesu, melainkan karena aliran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus yang dipangkas dari pusat. Dan dari empat persen yang tersisa itu, hingga pertengahan tahun baru 14 persen yang terserap — artinya uang yang benar-benar bergerak menuju rakyat tidak lebih dari setengah persen PDRB Mimika. Gunung emasnya tetap berdiri. Anggaran publiknya mengempis. Dan yang paling lambat bergerak bukan harga emas di Grasberg — melainkan realisasi belanja modal di 133 kampung yang masih menunggu.

Yang kurang bukan uang. Yang kurang adalah birokrasi yang melayani bukan sekadar untuk selamat — melainkan karena itu memang satu-satunya alasan jabatan itu ada.

Selama tim sukses masih bisa mengetuk pintu ruang rapat OPD, dan selama kepala dinas masih bisa memilih diam ketika rakyat bertanya, gunung emas itu akan terus bersinar — tapi cahayanya tidak akan pernah sampai ke lembah di bawahnya. (*)