DPR Papua Tengah RDP Tentang Kapiraya, Bahas Sejumlah Poin Penting Ini

Selain itu, DPR Papua Tengah akan melayangkan surat rekomendasi kepada Gubernur Papua Tengah agar mengundang Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Deiyai, dan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, bersama Tim Harmonisasi Provinsi Papua Tengah serta Tim Harmonisasi Kabupaten, untuk menerima hasil harmonisasi.

Rekomendasi lainnya mendorong gubernur memperpanjang SK Tim Harmonisasi yang sudah berakhir agar dalam bekerja memiliki kekuatan hukum.

DPR Papua Tengah juga mendorong pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bertujuan mendukung pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas-batas adat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman dan damai dalam beraktivitas.

Mantan Anggota DPR Papua itu juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun kembali rumah masyarakat yang dibakar pascaterjadinya konflik, sekaligus membuka akses transportasi bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, Bandara Udara Nabire dapat menjadi koordinator wilayah dalam mengatur rute penerbangan perintis. Hal tersebut bertujuan membuka jalur penerbangan dari Nabire ke Waghete dan dari Waghete ke Kapiraya.

Ia menambahkan, dalam penyelesaian tapal batas di Kapiraya, RDP juga menyepakati keterlibatan anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika, Dogiyai dan Deiyai bersama aparat keamanan setempat.

Bahkan, dalam RDP tersebut dibahas mengenai penyelesaian persoalan tapal batas secara langsung di Kapiraya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, dengan tetap mendapatkan pengamanan dari aparat keamanan.

John berharap langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan tapal batas adat di Kapiraya secara aman, terbuka, dan melibatkan masyarakat serta seluruh pihak yang berkepentingan. **