DPR Papua Tengah RDP Tentang Kapiraya, Bahas Sejumlah Poin Penting Ini

Nabire,papuaglobalnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas adat tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai, berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPR Papua Tengah, Jumat 28 Agustus 2026, mulai pukul 14.00 WIT hingga selesai.

RDP dipimpin John NR Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah ini membahas sejumlah poin penting penyelesaian tapal batas adat melibatkan Tim Harmonisasi Provinsi Papua Tengah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), jajaran Kapolda Papua Tengah, serta Kepala Biro Tata Pemerintahan.

Dalam rapat tersebut, Bupati Deiyai Melkianus Mote hadir melalui zoom.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob tidak hadir meskipun sebelumnya telah dikonfirmasi bersedia mengikuti RDP. Ia digantikan oleh Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau. Namun, kemungkinan karena kendala jaringan, Abraham Y. Kateyau tidak dapat tersambung melalui zoom. Sedangkan Bupati Dogiyai Yudas Tebai juga tidak hadir.

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Sabtu 29 Agustus 2026, menjelaskan dalam RDP tersebut DPR Papua Tengah mendapat laporan dari Ketua Tim Harmonisasi Papua Tengah.

Dalam laporan itu disebutkan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai telah menyampaikan hasil kerja tim harmonisasi kepada Tim Harmonisasi Provinsi. Sementara Kabupaten Mimika hingga saat ini belum menyampaikan hasil harmonisasi terkait tapal batas Kapiraya kepada Tim Harmonisasi Provinsi Papua Tengah.

John menjelaskan, dari hasil RDP tersebut DPR Papua Tengah akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang nantinya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Salah satu rekomendasi tersebut pembentukan tim khusus untuk mengidentifikasi wilayah adat secara legal dan transparan.

Selain itu, DPR Papua Tengah akan melayangkan surat rekomendasi kepada Gubernur Papua Tengah agar mengundang Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Deiyai, dan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, bersama Tim Harmonisasi Provinsi Papua Tengah serta Tim Harmonisasi Kabupaten, untuk menerima hasil harmonisasi.

Rekomendasi lainnya mendorong gubernur memperpanjang SK Tim Harmonisasi yang sudah berakhir agar dalam bekerja memiliki kekuatan hukum.

DPR Papua Tengah juga mendorong pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bertujuan mendukung pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas-batas adat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman dan damai dalam beraktivitas.

Mantan Anggota DPR Papua itu juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun kembali rumah masyarakat yang dibakar pascaterjadinya konflik, sekaligus membuka akses transportasi bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, Bandara Udara Nabire dapat menjadi koordinator wilayah dalam mengatur rute penerbangan perintis. Hal tersebut bertujuan membuka jalur penerbangan dari Nabire ke Waghete dan dari Waghete ke Kapiraya.

Ia menambahkan, dalam penyelesaian tapal batas di Kapiraya, RDP juga menyepakati keterlibatan anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika, Dogiyai dan Deiyai bersama aparat keamanan setempat.

Bahkan, dalam RDP tersebut dibahas mengenai penyelesaian persoalan tapal batas secara langsung di Kapiraya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, dengan tetap mendapatkan pengamanan dari aparat keamanan.

John berharap langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan tapal batas adat di Kapiraya secara aman, terbuka, dan melibatkan masyarakat serta seluruh pihak yang berkepentingan. **