Oleh : John NR Gobai – Anggota DPR Papua Tengah

LEBIH dari sepuluh tahun saya mengabdi sebagai pimpinan Dewan Adat, baik di  Paniai maupun di Tanah  Papua.

Dari pengalaman itu saya belajar satu hal mendasar pemerintah membutuhkan mitra yang tepat dalam urusan adat. Mitra itu seharusnya bukan sebatas forum seremonial, melainkan lembaga yang memiliki posisi jelas dalam struktur pemerintahan.

Ketika kemudian, saya masuk ke legislatif di DPR Papua, komitmen itu tetap saya pegang dan saya mengusulkan, mendorong lahirnya Perdasi Papua NoMOR 5 tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum adat. Regulasi daerah yang secara tegas mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat.  Dibentuk badan urusan masyarakat, sehingga tidak bisa kemudian di Provinsi Papua nama  BPMK berubah menjadi BPMK dan Adat.

Menurut saya tanpa payung hukum yang jelas, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi rentan sulit mengakses program pemerintah, lemah dalam pembiayaan, dan kehilangan daya tawar dalam pembangunan.

Baca Juga:
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Bakar Dapur MBG di Kota Wamena
Marianus Apresiasi Pesta Rakyat yang Digagas LABEMA pada Peringatan 50 Tahun Mapurujaya
LEMASKO Tegaskan Dukung Pemkab Mimika Bangun Kota Baru Kapiraya

Saat ini DPR Papua Tengah telah menginisiasi Raperdasi tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Raperdasi ini berangkat dari prinsip-prinsip konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, serta UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diperbarui dengan UU No. 2 Tahun 2021. Intinya, negara tidak sekadar “mengakui”, tetapi juga berkewajiban “melindungi dan memberdayakan”.

Agar tidak berhenti di atas kertas, maka perangkat pelaksana sangat diperlukan. Inilah urgensinya kehadiran sebuah komisi atau badan urusan masyarakat adat yang ditempatkan di bawah organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa itu, Raperdasi hanya akan jadi dokumen tanpa daya.

Usulan DPRPT

Dalam pembahasan Raperdasi tentang Perangkat Daerah Provinsi, POKSUS DPR Papua Tengah telah mengusulkan tambahan organisasi perangkat daerah yang khusus menangani perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Susunannya bukan sekadar dinas dan badan daerah yang umum, tetapi juga komisi-komisi tematik, antara lain :

Komisi Hukum Ad Hoc

Komisi Masyarakat Adat

Dibaca: 45