Di Hadapan Pansus DPD RI! Tokoh Agama, Tokoh Adat dan MRP Papua Tengah Suarakan Presiden Prabowo Buka Dialog

Timika,papuaglobalnews.com – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Penanganan Kemunisiaan dan Konflik Papua yang merupakan utusan dari tanah Papua mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di SP3 pada Kamis 17 September 2026.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Pansus DPD RI  Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum bersama anggota Pansus Eka Kristina Yeimo dan anggota DPD RI lainnya. Turut hadir Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Marthen Ukago mewakili Gubernur Papua Tengah. Lainnya, Anggota MRP Papua Tengah, Forkompinda Mimika, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramande, Theo Hesegem, tokoh aktivis pembela HAM dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua. Selain itu Pdt. Hans Wakerkwa, Ketua Sinode GKII Wilayah II Papua Tengah dan RD. Benyamin Magai, Pr mewakili Keuskupan Timika.

Dalam rapat itu, Daibenus Murib, Kepala Suku Puncak meminta agar pemerintah mengembalikan seluruh pengungsi ke kampung halamannya di Distrik Sinak Induk, Distrik Lambewi di Yugumoak dan Pogoma di Kembru  dan beberapa distrik lainnya.

Daibenus menyampaikan selama konflik di Puncak dirinya sebagai bapak dan orangtua menjadi tempat menampung bagi masyarakat sipil yang mengungsi.

“Saya tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dan bersuara. Saya ini menjadi bapak untuk semua. Bapak dari TNI-Polri, OPM maupun masyarakat. Saya tidak tahu mau berbicara kepada siapa. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini merupakan momen dimana semua pimpinan DPR RI, Provinsi, Kabupaten, MRP, DPRK  dan semua tokoh ada di sini. Saya minta kepada kita semua,  bantu kami masyarakat kami yang mengunsi,” kata Daibenus yang diterjemahkan oleh Pdt. Hans Wakerkwa.

Daibenus meminta jawaban kepastian dari pemerintah memulangkan warga pengungsi ke kampungnya.

Sementara Pdt. Hans Wakerkwa, Ketua Sinode GKII Wilayah II Papua Tengah memaparkan wilayah pelayanan dedominasi gereja-gereja di tanah Papua terutama Katolik, GKII dan Kingmi sebagian besar berada di wilayah pegunungan.

Hans menilai pertemuan dengan Pansus DPD RI menjadi kesempatan paling pas gereja  harus berani bersuara, berdiri bersama umat dan membela nilai-nilai kemanusiaan tentang sebuah kebenaran. Pemerintah datang dan ada hanya sewaktu-waktu tetapi gereja selalu hadiri bersama umat setiap saat.

Ia mengisahkan selama kejadian konflik dirinya turun di lapangan bertemu dan bersama-sama Kepala Suku Puncak Daibenus Murib. Di sana melihat kondisi memprihatinkan masyarakat dan anak-anak muda hanya duduk dan berdiri tanpa kepastian di bawah pohon dan samping rumah mereka sendiri. Situasi ini dialami oleh masyarakat Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya maupun di beberapa daerah lain di wilayah pegunungan.

Hans mengungkapkan setiap ada kejadian dalam pemberitaan di media masing-masing pihak saling klaim dan menyalahkan satu dengan yang lain dan membenarkan satu dengan yang lain.

Ia berharap apa yang disampaikan itu merupakan suara kebenaran sesuai aspirasi yang diterimanya dari masyarakat di lapangan.

Ia mengungkapkan terjadinya situasi ketidaknyamanan di tengah masyarakat sipil dimana adanya TPNPB-OPM dan hadirnya TNI-Polri non organik.

Ia menyebutkan di Kabupaten Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya terdapat kurang lebih 21 pos keamanan non organik. Kehadiran TNI-Polri non organik dinilai sangat mengganggu masyarakat sipil OAP dalam mengungsi. TPNPB-OPM menjadikan masyarakat sebagai tameng dan masyarakat menjadi korban dalam konflik kekerasan bersenjata itu.

“TNI-Polri dan OPM datang di tengah-tengah masyarakat. Salah-salah TNI-Polri bisa tembak masyarakat sepili. Ini riilnya terjadi seperti itu. Kalau kombatan dengan kombatan saling baku tembak silakan saja,” kata Hans.

Sebagai tokoh gereja, Hans menegaskan sangat tidak menghendaki adanya konflik dengan mengorbankan masyarakat sipil. Seharusnya warga sipil dilindungi, dihormati haknya sebagai warga negara yang punya hak hidup yang Tuhan ciptakan, Tuhan menempatkan dan memberikan wilayah, sungai, gunung untuk hidup di tempat itu. Dengan terjadinya pengungsi ini membuat pemerintah kerepotan dalam menanganinya dan harus mengeluarkan biaya besar.

Ia menyebutkan di wilayah Sinak Kabupaten Puncak terdapat 22.661 jiwa yang mengungsi. Melihat kondisi ini hak hidup orang Papua  menjadi terganggu.

Hans berharap pemerintah dan semua pihak perlu mencabut akar yang menjadi titik persoalan tersebut.

Ia juga mempertanyakan Pemerintah Pusat mengirim pasukan non organik menjaga Papua memiliki standar operasi prosedur (SOP) atau tidak. Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi perlu menyampaikan secara terbuka dan transparan SOP penanganan warga sipil  di tanah Papua. Dengan SOP yang terbuka masyarakat bisa mengetahui jika masyarakat sipil mati ditembak dapat ditangani seperti ini.

Hans juga menyampaikan sesuai perminta warga pos-pos keamanan yang ada di lokasi yang dianggap sudah aman supaya dibongkar agar masyarakat bisa kembali ke kampungnya dengan rasa tenang.

Selain itu, Hans menyoroti pelaku yang menghilangkan nyawa warga sipil hingga saat ini tidak pernah disentuh untuk diadili. Ibu hamil ditembak di Intan Jaya dan warga sipil lainnya mati sia-sia.

Hans mengakui pada saat kejadian penembangan ibu hamil dirinya ada di lokasi dan terjadi saling tuduh satu dengan yang lain. Hingga saat ini tidak ada satupun tim independen turun menginvestigasi kasusnya.

Ia menilai tindakan ini sangat brutal mengganggu kenyamanan masyarakat sipil, tidak hanya orang asli Papua tetapi semua orang yang ada dan tinggal di Papua.

Hans mengharapkan Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi untuk segera mengevaluasi kembali penempatan pasukan non organik di Papua.

Ia manambahkan negara secara konstitusi menjamin melindungi masyarakatnya di setiap wilayah hidup aman dan damai tanpa dibeda-bedakan. Tetapi ketidaknyamanan itu terjadi di tanah Papua.

Hans juga mengutip kata-kata almarhum Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua bahwa “orang Indonesia, Papua hidup tidak bahagia di rumahnya sendiri”.

“Orang Indonesia yang punya  hak hidup di tanah dan negeri ini tetapi tidak aman. Masyarakat ini pemerintah punya warga. Sudah sekian banyak yang meninggal dan mengungsi di mana kehadiran pemerintah?” tanya Hans.

Dari hati yang dalam, Hans mengungkapkan sudah bosan memeluk dan mengurus warga sipil tidak berdosa dengan lumuran darah.

Dengan nada sedikit emosional, Hans menegaskan bicara tentang kemanusiaan berarti menyelamatkan masa depan orang Papua dan Indonesia yang hidup di tanah ini yang harus dihargai hak hidupnya.

Hans berharap laporan yang diserahkan kepada Pansus Kemanusiaan dan Penanganan Konflik Papua DPD RI tidak hanya sekadar menerima lalu melaporkan kepada pemerintah pusat, tetapi harus datang dan turun langsung melihat, mendengar dan menyapa masyarakat sipil yang mengungsi di Puncak dan Intan Jaya, Ndugama dan Yuhukimo. Ini bertujuan melihat fakta di lapangan agar tidak saling menyalahkan. Keberadaan gereja hadir dan berdiri di tengah-tengah umat demi kemanusiaan tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Ia dengan nada tegas berharap manusia yang diciptakan Tuhan di tanah ini harus tidak boleh mati sia-sia di negeri ini. Hormati hak hidup mereka. Guru, tenaga kesehatan dibunuh. TNI dan OPM juga brutal menembak masyarakat sipil.

Sementara RD. Benyamin Magai, Pr mengungkapkan dalam menangani konflik panjang di tanah Papua harus terlebih dahulu membuat pemetaan untuk mengetahui akar utama persoalannya. Karena persoalan di tanah Papua tidak saja alasan ideologi melainkan beragam masalah. Misalnya, kepentingan bisnis atau kapitalis, masalah antar saudara dan konflik tapal batas.

Melalui forum resmi itu, RD. Benyamin menyarankan kepada Pansus DPD RI harus membuat pemetaan persoalan agar mudah mengurainya.

Ia menyebutkan ada tiga persoalan.

Pertama, masalah Papera 1961 yang kemudian muncul kelompok TPNPB-OPM yang eksis hingga sekarang. Tawaran yang muncul menyelesaikan persoalan itu baginya hanya dengan dialog yang lebih bermartabat bukan dengan kekuatan senjata yang berimbas pada menghilangkan nyawa warga sipil maupun TNI-Polri dan TPNPB-OPM. TNI-Polri dan TPNPB juga mempunyai keluarga yang mengalami kehilangan  akibat kekerasan bersenjata.

Kedua, penangan pengungsian yang saat ini masih ada di daerah konflik ditampung di gereja, di rumah kepala kampung, juga yang sudah lari keluar ke kabupaten tetangga di Nabire dan Timika. Pemerintah perlu mencari solusi dalam memberikan zona nyaman kepada warga agar kalau kembali untuk beraktivitas di kampung dengan rasa aman serta tenang tanpa ada rasa takut.

Ia mengatakan saat ini ada warga pengungsi yang datang tinggal di Timika dan Nabire sudah bangun rumah dan berkebun namun berKTP kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya. Kondisi ini juga menjadi masalah bagi Kabupaten Mimika dan Nabire dalam penanganannya, sehingga perlu didata baik untuk dikembalikan.

Persoalan lain sebut RD. Benyamin adanya perang suku juga bagian dari menimbulkan gangguan keamanan bukan saja oleh TNI-Polri dan TPNPB-OPM.

Ia juga mengharapkan pengungsi yang perlu diselamatkan anak-anak sekolah sebagai generasi penerus Papua. Orangtua akan sangat senang dipulangkan ke kampung halaman namun bagaimana dengan nasib anak-anak. Di sana guru sudah pulang ke kampung halamannya takut mengajar. Kondisi ini pemerintah perlu mencari jalan keluar dengan mendirikan sekolah berpola asrama untuk menampung anak-anak pengungsian tanpa kehilangan hak pendidikan sebagai calon pemimpin masa depan Papua.

RD. Benyamin juga menawarkan kepada DPD RI agar mendorong pemerintah membuka ruang dialog antara pemerintah melibatkan pemangku kepentingan lainnya dengan satu visi dan misi yang sama akan melahirkan solusi yang hebat dan jangan saling mempertahan ego, karena tidak akan mencapai titik temu.

Sementera Theo Hesegem, tokoh aktivis pembela HAM dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dalam forum itu menegaskan dirinya akan menyampaikan sesuatu sesuai yang diketahui, dilihat dan dilakukan, bukan katanya, mungkin, kira-kira atau kata orang. Karena setiap peristiwa dirinya selalu ada di lokasi dan turun investigasi, sehingga sangat memahami kondisi riil di lapangan.

Ia mengungakapkan saat kejadian di Sinak langsung turun di lokasi tinggal bersama masyarakat selama lima hari. Theo datangi lokasi kuburan seorang anak kecil yang meninggal ditembak.

Ia mengungkapkan sesuai datanya warga pengungsi di Sinak sebanyak 22.661 jiwa.

Ia juga menyampaikan akibat dari konflik itu terdapat 22 gereja kosong. Selain itu puskesmas dan sekolah tidak beroperasi.

Theo sependapat dengan Kepala Suku Puncak Daibenus Murib agar pengungsi dikembalikan ke kampung halamannya. Namun pemerintah perlu pikirkan menyelesaikan substansi akar persoalan hingga tuntas.

Ia mengkhawatirkan jika persoalan utamanya tidak diselesaikan maka sampai kapanpun manusia Papua akan terus mati dan tidak ada akhir masalahnya.

Theo sangat berharap tim Pansus DPD RI yang sudah dibentuk ini tidak boleh gagal di persimpangan jalan.

Theo mengisahkan kembali penanganan masalah Wasior dan Wamena meskipun sudah ada Kepres namun hingga saat ini penyelesaiannya tidak jelas. Pada saat itu dirinya juga terlibat di dalam penyelesaian itu. Ia mengkhawatirkan jika Kepres itu tidak dijalankan maka orang Papua tidak akan mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum.

Theo menyampaikan secara keras ini karena membela nilai-nilai kemanusiaan.

Ia menegaskan ketika dirinya berbicara tentang manusia maka berlaku umum termauk TNI-Polri, TPNPB-OPM dan warga sipil baik Papua maupun non Papua tanpa ada perbedaan. Dengan begitu semua membutuhkan perlindungan dari negara ini.

Ia mengungkapkan dalam konflik ini masyarakat Papua dan non Papua menjadi korban juga bagian dari pengungsian.

Theo menyampaikan sesuai laporan masyarakat di lapangan bahwa mereka hendak ke kebun harus lapor minta ijin di pos keamanan.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin orang Papua yang hidup di tanahnya sendiri pergi berkebun harus meminta ijin dan menitipkan KTP kepada orang lain? Ini berarti rasa kebebasan orang Papua menjadi dikekang.

Thoe menyayangkan setelah kejadian TNI-Polri dan TPNPB-OPM selalu saling baku tuding dan menjadi korban tetap masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini berada di tengah-tengah yang hidupnya ibarat ‘tamu’ di tanahnya sendiri.

Ia menegaskan masalah kemanusiaan menjadi tanggung jawab semua pihak dan harus menyampaikan secara jujur.

Sebagai bentuk tanggung jawab Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, dirinya telah memasang baliho di sejumlah titik konflik di Sinak, Yahukimo, Nduga dan Lani Jaya berisikan jaminan perlindungan hak sipil sesuai hukum humaniter. Bahwa warga sipil jangan dijadikan sebagai sasaran serangan.

Ia juga menyerahkan laporan yang disusun kepada Pansus DPD RI berisikan ‘kehilangan paksa’ dan ledakan bom di pemukiman warga sipil.

Sementara Ketua Kantor Komnas Ham Papua, Frits B. Ramande menyampaikan kasus yang terdata di Komnas Ham Papua sejak Januari hingga 17 September 2026 terdapat 163 kasus terdiri dari 85 meninggal dunia, 78 luka-luka, 45 kasus penembakan dan 29 kasus penganiayaan.

Di Papua Tengah warga yang meninggal dunia akibat kekerasan 39 orang dan luka-luka 43 orang.

Ia mengungkapkan Daibenus Murib, Kepala Suku Puncak ini merupakan salah satu yang menyelamatkan dirinya pasca penembakan Kepala BIN, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada Minggu, 25 April 2021.

Ia merincikan dari 163 korban itu ada 124 warga sipil dan 17 orang TPNPB-OPM dan 25 orang TNI-Polri.

Ia berharap untuk memutuskan siklus konflik ini dibutuhkan legacy keseriusan presiden dari ke presiden untuk penyelesaiannya.

Ia mengingat kembali di masa Presiden SBY pernah menugaskan Farit Husein juru runding Helsinki antara Aceh dan Gam bersama dirinya bertemu dengan para pihak. Pada saat itu keluarlah laporan yang bernama 11 11 11 (tanggal 11, bulan 11 dan jam 11).

Masuk di era Presiden Joko Widodo 17 kali selama 10 tahun datang di Papua dalam menyelesaikan konflik niatnya baik tetapi caranya yang salah. Namun ia mengakui mengalami suatu kemajuan yang sungguh signifikan sebagai seorang presiden yang berani menempati janjinya dari sekian janji yang lain menyelesaikan kasus pelanggaran Ham berat di Paniai berdarah, meskipun dirinya dari Komnas HAM Papua kalah di Pengadilan Ham berat di Makassar.

Di jaman Prabowo, Fritz belum mendengar sebuah kebijakan politik dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Menurutnya pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dinilainya sesungguhnya menduplikasi tugas-tugas kementerian, bupati dan gubernur. Padahal yang dibutuhkan penanganan konflik di Papua.

Fritz menilai di DPD RI sudah dibentuk Pansus penanganan konflik di Papua ini suatu kemajuan politik.

Ia juga melaporkan lima tahu lalu ketika Menkopolhukam dipimpin oleh Manfud MD di era Joko Widodo diadakan waktu jedah kemanusiaan yang operasinya oleh Tim Komnas Ham Papua yang dipimpin oleh dirinya bertemu dengan empat komandan TPNPB-OPM di masing-masing markasnya. Pembicaraan itu hingga ke Jenewa meskipun proses itu tidak dapat diselesaikan. Tetapi paling tidak telah dibangun upaya dan diharapkan dapat dipakai oleh DPD RI dalam penyelesaian ini.

Ia menegaskan Kogoya Tabuni dan tiga komandan TPNPB-OPM lainnya bersedia untuk dialog hanya menggunakan terminologi ‘perundingan’.

Menurutnya, apa yang dipakai di Helsinki antara Aceh dan Gam mengapa tidak bisa digunakan dalam penyelesaian di Papua.

Ia berharap DPD RI harus bisa mendorong dialog apapun bentuknya dan legacy ini harus lahir dari Presiden Prabowo sendiri.

Bahkan ia meminta kepada DPD RI untuk menyampaikan kepada Presiden dalam pembentukan tim dialog diketuai oleh Theo Hesegem dan dirinya sebagai anggota.

Selain itu, Fritz juga meminta kepada Presiden Prabowo mengevaluasi kembali penempatan pasukan non organik di Papua. Karena  kehadiran Pangkogabwilhan III dengan jabatan Letnan Jenderal TNI dapat mengkaver semua persoalan penanganan konflik di Papua yang sesungguh suatu kesalahan, karena di wilayah ini ada Kapolda dan Pangdam yang seolah-olah tidak berarti apa-apa.

Ia setuju dengan satu operasi yang bernama Damai Cartenz karena didalamnya ada unsur TNI dan Polri supaya semua bisa terkendali. Papua ini bukan daerah konflik tetapi rawan konflik sehingga pengendalian keamanan harus dibawah Kapolda bukan oleh militer.

Ia mendorong kepada DPD RI agar Satgas-Satgas yang ada di Papua harus tidak boleh ada lagi. Karena anggota TNI yang baru lulus di tempatkan di Papua di dalam pikirannya setiba di  lapangan hanya satu “saya atau dia”. Karena mereka belum memahami betul adat dan budaya serta karakter orang Papua.

Ia juga meminta kepada DPD RI sekembali dari Papua memberitahukan kepada Presiden untuk segera membubarkan  Komite Ekeskutif dan BP3OKP lalu membentuk badan khusus penyelesaikan konflik yang diketuai The Hesegem dan dirinya sebagai anggota.

Fritz mengklaim dirinya memiliki pengalaman dialog yang bermartabat sebagai bukti menghasilkan Otonomi Khusus.

Yulce Magai, Anggota MRP Papua Tengah mengungkapkan sebagai perempuan Papua merasa sangat sedih dengan situasi yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini.

Ia juga mendorong agar persoalan Papua harus dengan dialog yang langsung bertemu dengan presiden.

Menurutnya, membahas masalah Papua dengan Bupati, Gubernur, DPRK, DPRP dan MPRP, TNI-Polri, DPR RI dan DPD RI tidak akan menyelesaikan masalah, karena keputusan ada di tangan presiden sebagai panglima tertinggi. **