Perubahan besar berikutnya terjadi pada 1936. Pemerintah Kolonial kembali membagi NNG menjadi dua afdeeling:

  1. Afdeeling Nieuw Guinea Utara (membawahi 5 onderafdeeling: Manokwari, Sorong, Vogelkop Tengah, Serui, dan Hollandia)
  2. Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan (membawahi 5 onderafdeeling: Fakfak, Inanwatan, Mimika, Boven Digul, dan Nieuw Guinea Selatan).

Dalam skema inilah untuk pertama kali dibentuk Onderafdeeling MIMIKA, berdampingan dengan Vogelkop Tengah dan Inanwatan.

Setahun kemudian, 1937, onderafdeeling Mimika bersama Fakfak, Vogelkop Tengah, dan Inanwatan dimasukkan ke dalam Afdeeling Nieuw Guinea Barat. Perubahan ini dipengaruhi langsung oleh kepentingan eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan swasta NNGPM di Babo. Dengan demikian, kepentingan ekonomi swasta menjadi salah satu faktor kunci dalam pemekaran wilayah kolonial.

Masa Perang dan Pasca Perang

Dalam kebijakan pemekaran 1940, Mimika tetap berada di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Barat. Setelah Perang Dunia II, perubahan kembali terjadi. Pada 10 Mei 1952, Mimika tetap bertatus  onderafdeeling, kali ini berada di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Selatan yang berpusat di Merauke. Afdeeling ini juga membawahi Merauke, Boven Digul, dan Mappi, sementara Fakfak dipindahkan ke Afdeeling Nieuw Guinea Barat.

Reformasi Administratif Era Van Baal

Ketika J. Van Baal menjabat Gubernur di Hollandia, ia melakukan dua kali perubahan penting:

  1. 13 Oktober 1953: Mimika, Merauke, Mappi, dan Boven Digul tetap di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Selatan.
  2. 1954: onderafdeeling Mimika dipindahkan ke dalam Keresidensan Fakfak, setelah status Fakfak dinaikkan menjadi keresidenan.

Menjelang Akhir Pemerintahan Belanda (1961)

Tahun 1961 menjadi babak akhir dalam jejak administratif kolonial. Status Keresidenan Fakfak diturunkan kembali menjadi Afdeeling Fakfak, yang membawahi Fakfak, Kaimana dan Mimika. Dengan itu, Mimika kembali mengalami reposisi administratif, mencerminkan betapa dinamis sekaligus tidak stabilnya pembagian wilayah pemerintahan kolonial di Papua.

Sejarah pembagian wilayah administratif pemerintahan di Nieuw Guinea menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak sebatas persoalan tata kelola, melainkan erat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan simbol kekuasaan. Dari penghapusan dan pembentukan kembali keresidenan, hingga dinamika pemekaran afdeeling  dan onderafdeeling, semua jejak ini menggambarkan bagaimana Belanda berusaha menyesuaikan kontrol atas sebuah wilayah yang kompleks, luas, dan penuh tantangan. Mimika sendiri menjadi contoh nyata bagaimana sebuah wilayah kecil dipengaruhi oleh strategi kolonial dan eksploitas ekonomi yang lebih besar.

Hari ini, Mimika telah berdiri sebagai kabupaten sendiri dengan pusat pemerintahan di Timika. Namun, jejak warisan kolonial masih membekas: cara pembagian wilayah, logika pemekaran, bahkan relasi antara kepentingan politik dan ekonomi dalam menentukan nasib sebuah wilayah/daerah. Sama seperti masa Belanda, hari ini pun Mimika masih menjadi pusat tarik-menarik antara kepentingan masyarakat lokal, negara, dan modal, terutama di sektor pertambangan.

Karena itu, jejak pemerintahan sipil di Mimika tidak hanya kisah masa lalu, tetapi juga cermin untuk memahami tantangan hari ini. Dari onderafdeeling kolonial hingga kabupaten modern, Mimika selalu menjadi ruang di mana kuasa, ekonomi dan Masyarakat saling berhadapan.

Referensi :

  1. Rosmaida Sinaga (Disertasi UI, Desember 2010.
  2. Bernardus Boli Uzu (Jurnal), Juli – Desember 2010.
  3. Pim Schoorl, Belanda di irian jaya: Amtenar Di masa Penuh Gejolak 1945-1962.
  4. J. Boelaars, MET PAPOEA’S SAMEN OP WEG, Kampen 1995.