Bagian Kedua: Onderafdeeling Mimika (Sebuah Catatan Sejarah dalam Rangka HUT Kabupaten Mimika ke-29)

Oleh Laurens Minipko

TULISAN bagian kedua ini merupakan bagian dari Jejak Pemerintahan Sipil di Mimika yang fokus pada pembagian wilayah administratif pemerintahan sipil yang dikenal dengan nama Onderafdeeling (setingkat sub distrik/kecamatan).

Pembagian wilayah administratif di Nieuw Guinea Belanda (NNG) bukan hanya persoalan teknis pemerintahan, tetapi erat kaitannya dengan dinamika politik, ekonomi, dan kepentingan kolonial Belanda. Sejak awal penegakan kekuasaan Belanda hingga menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda di Papua, peta administratif senantiasa berubah mengikuti kebutuhan kontrol, eksplorasi sumber daya, dan simbol prestise kolonial.

Sebelum Kolonial

Sebelum kekuasaan kolonial ditegakkan, masyarakat Papua hidup dalam kelompok-kelompok suku atau klan yang otonom, sering terasing, dan kerap berkonflik satu sama lain. Perang antarsuku, praktik perbudakan, pengayauan, serta pembalasan dendam menjadi bagian dari sistem adat. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi Belanda ketika mulai menegakkan pemerintahan kolonial. Oleh sebab itu, ketika Parlemen Belanda pada 1898 menyetujui penegakan pemerintahan kolonial di Nieuw Guinea, langkah awal yang ditempuh adalah membagi wilayah menjadi dua afdeeling: Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan. Keduanya berada di bawah Keresidenan Ternate.

Kabar Gembira Bagi Klinik Swasta! Perkuat Layanan Eliminasi Malaria, Tahun Ini Pemerintah Salurkan Obat Malaria untuk Semua Klinik

Pendulang Merambah Tanggul Barat, LEMASKO Desak Freeport-Pemkab Mimika-TNI/Polri Bentuk Tim Pencegahan Konflik

Pembagian awal ini memperlihatkan orientasi Belanda: memperpendek rentang kendali, meningkatkan efektivitas kontrol, sekaligus menghadirkan negara di wilayah yang luas dan sulit dijangkau.

Keresidenan Nieuw Guinea (1920-1923)

Tahun 1920 menandai perubahan penting. Pemerintah Kolonial membentuk Keresidenan Nieuw Guinea melalui surat Keputusan Gubernur Jenderal pada 17 Maret 1920. Status ini memberi kesan bahwa Belanda menempatkan NNG sejajar dengan wilayah kolonial lain, sekaligus mengingatkan prestise politik kolonialnya. Namun, status ini hanya berlangsung singkat: pada 19 Agustus 1923 keresidenan tersebut dihapus.

Integrasi dengan Maluku (1924)

Sejak April 1924, tiga afdeeling di NNG digabungkan ke dalam Keresidenan Amboina dan Keresidenan Ternate. NNG kemudian dibagi menjadi tujuh onderafdeeling:

Enam onderafdeeling (Manokwari, Sorong, Schouten-eilannden, Japengroep, Hollandia, West Nieuw Guinea) masuk ke Keresidenan Ternate.
Satu onderafdeeling (Nieuw Guinea Selatan) masuk ke Keresidenan Ambon.

Dengan demikian, status afdeeling diturunkan menjadi onderafdeeling, memperlihatkan betapa fluktuatifnya kedudukan administratif NNG dalam struktur kolonial.

Dinamika 1930-an: Dari eksplorasi hingga Pemekaran

Perubahan besar berikutnya terjadi pada 1936. Pemerintah Kolonial kembali membagi NNG menjadi dua afdeeling:

Afdeeling Nieuw Guinea Utara (membawahi 5 onderafdeeling: Manokwari, Sorong, Vogelkop Tengah, Serui, dan Hollandia)
Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan (membawahi 5 onderafdeeling: Fakfak, Inanwatan, Mimika, Boven Digul, dan Nieuw Guinea Selatan).

Dalam skema inilah untuk pertama kali dibentuk Onderafdeeling MIMIKA, berdampingan dengan Vogelkop Tengah dan Inanwatan.

Setahun kemudian, 1937, onderafdeeling Mimika bersama Fakfak, Vogelkop Tengah, dan Inanwatan dimasukkan ke dalam Afdeeling Nieuw Guinea Barat. Perubahan ini dipengaruhi langsung oleh kepentingan eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan swasta NNGPM di Babo. Dengan demikian, kepentingan ekonomi swasta menjadi salah satu faktor kunci dalam pemekaran wilayah kolonial.

Masa Perang dan Pasca Perang

Dalam kebijakan pemekaran 1940, Mimika tetap berada di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Barat. Setelah Perang Dunia II, perubahan kembali terjadi. Pada 10 Mei 1952, Mimika tetap bertatus onderafdeeling, kali ini berada di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Selatan yang berpusat di Merauke. Afdeeling ini juga membawahi Merauke, Boven Digul, dan Mappi, sementara Fakfak dipindahkan ke Afdeeling Nieuw Guinea Barat.

Reformasi Administratif Era Van Baal

Ketika J. Van Baal menjabat Gubernur di Hollandia, ia melakukan dua kali perubahan penting:

13 Oktober 1953: Mimika, Merauke, Mappi, dan Boven Digul tetap di bawah Afdeeling Nieuw Guinea Selatan.
1954: onderafdeeling Mimika dipindahkan ke dalam Keresidensan Fakfak, setelah status Fakfak dinaikkan menjadi keresidenan.

Menjelang Akhir Pemerintahan Belanda (1961)

Tahun 1961 menjadi babak akhir dalam jejak administratif kolonial. Status Keresidenan Fakfak diturunkan kembali menjadi Afdeeling Fakfak, yang membawahi Fakfak, Kaimana dan Mimika. Dengan itu, Mimika kembali mengalami reposisi administratif, mencerminkan betapa dinamis sekaligus tidak stabilnya pembagian wilayah pemerintahan kolonial di Papua.

Sejarah pembagian wilayah administratif pemerintahan di Nieuw Guinea menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak sebatas persoalan tata kelola, melainkan erat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan simbol kekuasaan. Dari penghapusan dan pembentukan kembali keresidenan, hingga dinamika pemekaran afdeeling dan onderafdeeling, semua jejak ini menggambarkan bagaimana Belanda berusaha menyesuaikan kontrol atas sebuah wilayah yang kompleks, luas, dan penuh tantangan. Mimika sendiri menjadi contoh nyata bagaimana sebuah wilayah kecil dipengaruhi oleh strategi kolonial dan eksploitas ekonomi yang lebih besar.

Hari ini, Mimika telah berdiri sebagai kabupaten sendiri dengan pusat pemerintahan di Timika. Namun, jejak warisan kolonial masih membekas: cara pembagian wilayah, logika pemekaran, bahkan relasi antara kepentingan politik dan ekonomi dalam menentukan nasib sebuah wilayah/daerah. Sama seperti masa Belanda, hari ini pun Mimika masih menjadi pusat tarik-menarik antara kepentingan masyarakat lokal, negara, dan modal, terutama di sektor pertambangan.

Karena itu, jejak pemerintahan sipil di Mimika tidak hanya kisah masa lalu, tetapi juga cermin untuk memahami tantangan hari ini. Dari onderafdeeling kolonial hingga kabupaten modern, Mimika selalu menjadi ruang di mana kuasa, ekonomi dan Masyarakat saling berhadapan.

Referensi :