FKUB Tidak Boleh Menjadi Lembaga Pemadam Kebakaran Ketika Terjadi Konflik Keagamaan
Timika,papuaglobalnews.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak boleh hanya hadir sebagai lembaga pemadam kebakaran ketika terjadi konflik keagamaan. FKUB memiliki peran strategis membangun harmoni sejak dini melalui berbagai upaya penguatan hubungan sosial dan relasional keagamaan di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Dr. Ahmad Hudri, S.T., M.AP., Ketua FKUB Kabupaten Probolinggo, dalam Pleno II Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.
Ahmad Hudri menjelaskan ada sejumlah hal penting terkait peran FKUB sebagai organisasi yang dibentuk pemerintah. Meskipun keberadaannya terkadang dipandang sebagai lembaga kecil, FKUB sesungguhnya merupakan bagian dari infrastruktur sosial perdamaian.
Menurutnya, FKUB merupakan lembaga relasional yang berperan membangun kepercayaan, komunikasi, serta jejaring lintas kelompok di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh kelompok keagamaan perlu mendapat ruang keterwakilan dalam forum tersebut.
Ia mengakui, dari sisi administratif, keberadaan FKUB masih memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya berkaitan dengan jumlah pengurus yang hanya 17 orang. Apabila dilihat dari keberagaman kelompok keagamaan yang ada, jumlah tersebut tentu belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kelompok di masyarakat, termasuk kelompok di luar enam agama yang umum menjadi unsur representasi dalam FKUB.
Selain keterbatasan administratif, terdapat pula keterbatasan kelembagaan karena FKUB dibentuk pemerintah melalui surat keputusan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM).
Selanjutnya, dari sisi normatif, prinsip konstitusi menegaskan pentingnya kesetaraan dan sikap non-diskriminatif.
Ahmad Hudri mencontohkan, di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah pengurus FKUB biasanya lebih banyak berasal dari kalangan muslim. Sebaliknya, di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, keterwakilan pengurus dari kalangan Kristen kemungkinan lebih dominan.
Namun, menurutnya, hal yang paling penting memastikan seluruh agama dan kelompok keagamaan mendapatkan keterwakilan dalam forum FKUB.
Ahmad menegaskan, salah satu peran penting FKUB memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kerukunan dan toleransi. Edukasi tersebut tidak boleh menunggu sampai terjadi konflik keagamaan.
Ia mengaku Kabupaten Probolinggo tidak memiliki pengalaman konflik keagamaan seperti yang terjadi di sejumlah daerah. Namun, pihaknya meyakini langkah terbaik melakukan ikhtiar sejak dini melalui upaya membangun budaya kerukunan secara terus-menerus.
Ia kemudian menyinggung pengalaman konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang hingga saat ini masih meninggalkan bekas di tengah masyarakat.
Menurutnya, konflik tersebut tidak semata-mata berangkat dari perbedaan pandangan mazhab keagamaan, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan perbedaan ajaran agama.
“Kita harus mengakui bahwa sejatinya semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kesucian. Salah satu bentuk kebaikan yang diajarkan agama adalah saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.
Ia berpandangan, apabila nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, konflik antar umat beragama yang disebabkan faktor agama dapat dicegah.
Berdasarkan pengamatannya, salah satu faktor dominan yang dapat memicu konflik adalah kepentingan politik. Munculnya politik identitas merupakan bagian dari faktor eksternal yang tidak secara langsung berhubungan dengan ajaran agama.
Karena itu, FKUB perlu dioptimalkan membangun pemahaman bersama semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








