KKT II Nasional: Kemenag Tegaskan Intimidasi Rumah Ibadah Berizin atau Tidak Berizin Bisa Berujung Pidana
Timika,papuaglobalnews.com – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menegaskan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Karena itu, tindakan diskriminasi, intimidasi, maupun persekusi terhadap kelompok agama, termasuk terkait persoalan administrasi pendirian rumah ibadah, tidak boleh dibiarkan dan berujung pada pidana.
Penegasan tersebut disampaikan Heri Susanto, Kepala Biro Bina Lembaga Kementerian Agama RI, saat menjadi pembicara dalam pleno II Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.
Tema Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia, menurut Heri memiliki keterkaitan erat karena kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap manusia yang melekat, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati untuk menjaga martabat serta kemanusiaan.
Ia mengingatkan konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan beragama melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 29.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang sangat plural, majemuk, dan heterogen membutuhkan dukungan serta kebersamaan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), masyarakat sipil, tokoh agama, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Semua pihak harus terlibat dalam mengedukasi masyarakat bahwa kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang harus dijaga bersama,” katanya.
Heri juga menyoroti data SETARA Institute yang akumulasi 3.757 kasus atau pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama periode 2007 hingga 2025.
Ia merincikan tahun 2025 tercatat 221 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 240 kasus.
Menurut Heri, angka tersebut memang masih mengkhawatirkan. Namun, penurunan jumlah kasus juga patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Ia menilai penguatan edukasi, sosialisasi, kolaborasi, dan sinergi antarlembaga harus terus dilakukan agar angka pelanggaran semakin menurun.
Heri menyebutkan, kebebasan beragama dan HAM penting bagi kerukunan Indonesia karena memiliki tiga fungsi mendasar, yakni melindungi hak setiap orang, menjaga martabat manusia, dan memperkuat persatuan bangsa.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi SETARA Institute dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyelenggaraan KKT II Nasional. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas toleransi di Indonesia.
Ia berharap penyelenggaraan konferensi kota toleran ke depan dapat menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia dan mendorong pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat kerukunan.
Ia juga menyampaikan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Kemenag masih adanya perlakuan tidak setara, diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan, serta hambatan dalam proses pendirian rumah ibadah.
Heri menegaskan persoalan administrasi perizinan rumah ibadah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi maupun persekusi terhadap masyarakat yang sedang menjalankan hak beragamanya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga terus menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 300 sampai dengan Pasal 305.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap orang lain karena perbedaan agama maupun persoalan administrasi rumah ibadah.
“Ketika misalnya di masyarakat menemukan ada rumah ibadah belum berizin, ini soal administratif, tetapi tidak boleh dipersekusi, tidak boleh diintimidasi. Maka ketika itu terjadi ada konsekuensi hukum, konsekuensi pidana yang harus dihadapi,” tegasnya.
Ia mengatakan, Kemenag melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) bersama FKUB terus melakukan sosialisasi, termasuk melalui pertemuan daring, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Heri mencontohkan adanya kasus di Lampung yang melibatkan seorang ketua RT hingga berhadapan dengan hukum. Kasus tersebut menjadi pengingat agar tindakan serupa tidak terjadi di daerah lain.
Menurutnya, pemahaman mengenai perlindungan kebebasan beragama tidak boleh hanya berhenti di kalangan pejabat, tokoh agama, dan elite masyarakat, tetapi harus sampai kepada masyarakat di tingkat paling bawah.
Heri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya dalam penyelesaian konflik dan persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.
Menurutnya, dalam praktik di lapangan, FKUB dan tokoh-tokoh agama sering berada di garis terdepan ketika terjadi gesekan maupun konflik di tengah masyarakat.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








