KKT II Nasional: Kemenag Tegaskan Intimidasi Rumah Ibadah Berizin atau Tidak Berizin Bisa Berujung Pidana
Karena itu, mereka membutuhkan kompetensi resolusi konflik, kemampuan komunikasi, serta pemahaman regulasi agar dapat menyelesaikan persoalan secara tepat.
Ia mengatakan, penguatan kapasitas FKUB juga menjadi bagian dari program Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag.
Heri menegaskan, teori mengenai toleransi memang mudah disampaikan, tetapi tantangan sesungguhnya bagaimana menerapkannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Heri menyampaikan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 sebesar 77,89 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun 2024.
Ia menyebutkan pengukuran indeks tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.
Dari ketiga indikator tersebut, aspek kebersamaan masih menjadi bagian dengan nilai paling rendah.
Menurutnya, kondisi ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak agar memperbanyak ruang perjumpaan, dialog, dan interaksi antarkelompok masyarakat.
Dengan semakin banyaknya ruang perjumpaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami perbedaan secara teori, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan saat ini perlu bergerak dari sekadar merawat kerukunan menuju perlindungan hak setiap warga negara.
Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta didukung regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan kerukunan umat beragama.
Salah satu regulasi penting Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang diatur dalam PBM tersebut.
Pertama, tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Kedua, pembentukan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Ketiga, pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah.
Heri menjelaskan, dalam proses pendirian rumah ibadah terdapat pembagian peran antara Kementerian Agama, FKUB, dan pemerintah daerah.
Rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama menjadi bagian dari persyaratan yang harus ditempuh, sedangkan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh tahapan dan pembagian tanggung jawab tersebut harus dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika muncul persoalan pendirian rumah ibadah di tengah masyarakat.
Heri menyampaikan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag terus berupaya membangun ekosistem kerukunan yang inklusif dan berkeadilan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik.
Menurutnya, sistem deteksi dini menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui dan mencegah potensi gesekan sosial sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, bahkan krisis.
Ia berharap sistem tersebut mendapat dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB, organisasi masyarakat, maupun elemen masyarakat lainnya agar dapat berjalan maksimal.
Heri menegaskan menjaga kerukunan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








