Timika,papuaglobalnews.com – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menegaskan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Karena itu, tindakan diskriminasi, intimidasi, maupun persekusi terhadap kelompok agama, termasuk terkait persoalan administrasi pendirian rumah ibadah, tidak boleh dibiarkan dan berujung pada pidana.

Penegasan tersebut disampaikan Heri Susanto, Kepala Biro Bina Lembaga Kementerian Agama RI, saat menjadi pembicara dalam pleno II Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.

Tema Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia, menurut Heri memiliki keterkaitan erat karena kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap manusia yang melekat, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati untuk menjaga martabat serta kemanusiaan.

Ia mengingatkan konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan beragama melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 29.

Menurutnya, masyarakat Indonesia yang sangat plural, majemuk, dan heterogen membutuhkan dukungan serta kebersamaan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), masyarakat sipil, tokoh agama, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Semua pihak harus terlibat dalam mengedukasi masyarakat bahwa kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang harus dijaga bersama,” katanya.

Heri juga menyoroti data SETARA Institute yang akumulasi 3.757 kasus atau pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama periode 2007 hingga 2025.

Ia merincikan tahun 2025 tercatat 221 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 240 kasus.

Menurut Heri, angka tersebut memang masih mengkhawatirkan. Namun, penurunan jumlah kasus juga patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ia menilai penguatan edukasi, sosialisasi, kolaborasi, dan sinergi antarlembaga harus terus dilakukan agar angka pelanggaran semakin menurun.

Heri menyebutkan, kebebasan beragama dan HAM penting bagi kerukunan Indonesia karena memiliki tiga fungsi mendasar, yakni melindungi hak setiap orang, menjaga martabat manusia, dan memperkuat persatuan bangsa.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi SETARA Institute dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyelenggaraan KKT II Nasional. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas toleransi di Indonesia.

Ia berharap penyelenggaraan konferensi kota toleran ke depan dapat menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia dan mendorong pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat kerukunan.

Ia juga menyampaikan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Kemenag masih adanya perlakuan tidak setara, diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan, serta hambatan dalam proses pendirian rumah ibadah.

Heri menegaskan persoalan administrasi perizinan rumah ibadah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi maupun persekusi terhadap masyarakat yang sedang menjalankan hak beragamanya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga terus menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 300 sampai dengan Pasal 305.

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap orang lain karena perbedaan agama maupun persoalan administrasi rumah ibadah.

“Ketika misalnya di masyarakat menemukan ada rumah ibadah belum berizin, ini soal administratif, tetapi tidak boleh dipersekusi, tidak boleh diintimidasi. Maka ketika itu terjadi ada konsekuensi hukum, konsekuensi pidana yang harus dihadapi,” tegasnya.

Ia mengatakan, Kemenag melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) bersama FKUB terus melakukan sosialisasi, termasuk melalui pertemuan daring, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Heri mencontohkan adanya kasus di Lampung yang melibatkan seorang ketua RT hingga berhadapan dengan hukum. Kasus tersebut menjadi pengingat agar tindakan serupa tidak terjadi di daerah lain.

Menurutnya, pemahaman mengenai perlindungan kebebasan beragama tidak boleh hanya berhenti di kalangan pejabat, tokoh agama, dan elite masyarakat, tetapi harus sampai kepada masyarakat di tingkat paling bawah.

Heri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya dalam penyelesaian konflik dan persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan, FKUB dan tokoh-tokoh agama sering berada di garis terdepan ketika terjadi gesekan maupun konflik di tengah masyarakat.

Karena itu, mereka membutuhkan kompetensi resolusi konflik, kemampuan komunikasi, serta pemahaman regulasi agar dapat menyelesaikan persoalan secara tepat.

Ia mengatakan, penguatan kapasitas FKUB juga menjadi bagian dari program Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag.

Heri menegaskan, teori mengenai toleransi memang mudah disampaikan, tetapi tantangan sesungguhnya bagaimana menerapkannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Heri menyampaikan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 sebesar 77,89 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun 2024.

Ia menyebutkan pengukuran indeks tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.

Dari ketiga indikator tersebut, aspek kebersamaan masih menjadi bagian dengan nilai paling rendah.

Menurutnya, kondisi ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak agar memperbanyak ruang perjumpaan, dialog, dan interaksi antarkelompok masyarakat.

Dengan semakin banyaknya ruang perjumpaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami perbedaan secara teori, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan saat ini perlu bergerak dari sekadar merawat kerukunan menuju perlindungan hak setiap warga negara.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta didukung regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Salah satu regulasi penting Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang diatur dalam PBM tersebut.

Pertama, tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Kedua, pembentukan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ketiga, pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah.

Heri menjelaskan, dalam proses pendirian rumah ibadah terdapat pembagian peran antara Kementerian Agama, FKUB, dan pemerintah daerah.

Rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama menjadi bagian dari persyaratan yang harus ditempuh, sedangkan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh tahapan dan pembagian tanggung jawab tersebut harus dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika muncul persoalan pendirian rumah ibadah di tengah masyarakat.

Heri menyampaikan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag terus berupaya membangun ekosistem kerukunan yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik.

Menurutnya, sistem deteksi dini menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui dan mencegah potensi gesekan sosial sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, bahkan krisis.

Ia berharap sistem tersebut mendapat dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB, organisasi masyarakat, maupun elemen masyarakat lainnya agar dapat berjalan maksimal.

Heri menegaskan menjaga kerukunan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.