Timika,papuaglobalnews.com – SETARA Institute mencatat terjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pola pelanggaran yang terjadi masih menjadi perhatian serius karena dalam sejumlah kasus telah berkembang menjadi tindakan kekerasan, bahkan mengakibatkan korban jiwa.

Data tersebut dipaparkan Harkirtan Kaur, S.H., peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute, dalam pleno II Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional bertema “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia”, di salah satu hotel di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.

Harkirtan menjelaskan pada 2024 SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran KBB. Sementara pada 2025 jumlahnya menurun menjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan.

Menurutnya, penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, penurunan angka tidak serta-merta menunjukkan bahwa ekosistem toleransi di Indonesia telah sepenuhnya membaik.

Sebab, SETARA Institute juga menemukan pola-pola baru pelanggaran, termasuk peningkatan eskalasi tindakan intoleransi yang dalam sejumlah kasus berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan korban jiwa.

“Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekosistem toleransi di negara kita sudah membaik. Kita harus melihat pola-pola yang terjadi di dalamnya,” jelasnya.

Harkirtan mengungkapkan, berdasarkan pemetaan SETARA Institute, pada 2025 aktor nonnegara tercatat melakukan 197 tindakan pelanggaran KBB, sedangkan aktor negara tercatat melakukan 128 tindakan.

Meskipun tindakan aktor nonnegara lebih banyak, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara.

Menurutnya, justru pemerintah memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak beragama serta berkeyakinan tanpa diskriminasi.

Dari sisi korban, SETARA Institute mencatat komunitas Kristen dan Katolik sebagai kelompok korban dengan 61 jumlah peristiwa terbanyak pada 2025.

Selain kelompok agama, pelanggaran KBB juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Pelaku usaha turut menjadi korban dalam sejumlah peristiwa pelanggaran tersebut.

Harkirtan menegaskan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya berdampak pada satu kelompok, tetapi dapat menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sebagai peneliti KBB sekaligus bagian dari komunitas minoritas Sikh di Indonesia, Harkirtan menilai pemajuan toleransi harus ditempatkan sebagai agenda kolektif yang berada di atas kepentingan individu, kelompok, golongan, maupun kepentingan politik jangka pendek.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dari keberagaman suku, agama, kepercayaan, dan keyakinan. Karena itu, tantangan kebinekaan harus ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya dilihat dari kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput yang selama ini dikenal hidup rukun. Peran negara juga sangat menentukan, terutama dalam memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah tidak mengancam hak kelompok rentan maupun minoritas.

Negara harus hadir untuk melindungi dan memastikan setiap warga dapat menjalankan keyakinan serta mengekspresikan keberagaman tanpa mengalami diskriminasi.

Ia juga menjelaskan tiga elemen utama yang menjadi fondasi harmoni sosial, yakni equality atau kesetaraan, trust atau kepercayaan publik, serta fairness atau keadilan sosial.

Kesetaraan berarti seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh pelayanan publik tanpa membedakan latar belakang.

Kepercayaan publik menjadi modal sosial dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Sementara keadilan sosial memastikan pelayanan publik diberikan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga elemen tersebut menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.