Lebih lanjut, Harkirtan menjelaskan SETARA Institute memandang toleransi bukan sebagai tujuan akhir atau ultimate goal, melainkan sebagai pijakan awal untuk mencapai inklusi sosial.

Ada tiga tahapan penting yang harus dilalui.

Pertama, akseptasi atau penerimaan, yakni sikap menerima keberadaan individu maupun kelompok yang berbeda dan menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua, rekognisi atau pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak-hak sipil dan konstitusional kelompok yang berbeda sehingga memiliki kedudukan setara di hadapan hukum.

Ketiga, inklusi atau pelibatan, yakni upaya sistematis memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami diskriminasi.

Melalui tahapan tersebut, seluruh masyarakat diharapkan dapat menikmati pelayanan publik dan memperoleh kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang lainnya.

Ia menambahkan dalam riset SETARA Institute mengenai Indeks Kota Toleran dan pemeliharaan ekosistem toleransi, terdapat tiga pilar utama yang menopang keberlangsungan toleransi di Indonesia.

Pertama, kepemimpinan politik. Aspek ini berkaitan dengan arah kebijakan, visi dan misi kepala daerah, peraturan daerah, serta alokasi anggaran yang menunjukkan komitmen politik pemerintah terhadap toleransi.

Kedua, kepemimpinan birokrasi. Komitmen politik harus diterjemahkan ke dalam pelayanan publik yang merata dan setara melalui reformasi standar operasional prosedur (SOP), pelayanan nondiskriminatif, serta netralitas aparatur pemerintah daerah.

Ketiga, kepemimpinan masyarakat. Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, warga, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Menurut Harkirtan, Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius sehingga tokoh agama mempunyai pengaruh besar dalam membentuk perspektif dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, apabila para tokoh agama bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi, dampaknya akan sangat kuat dalam menjaga kerukunan.

Ia menegaskan, pemeliharaan ekosistem toleransi bukan pekerjaan satu atau dua orang maupun satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Harkirtan juga menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem toleransi dan kehidupan masyarakat yang inklusif.

Salah satu manfaat utamanya memperkuat kohesi sosial sehingga kepercayaan dan rasa saling percaya antarmasyarakat semakin tumbuh.

Selain itu, penguatan toleransi dapat mengurangi risiko konflik berbasis identitas.

Karena itu, diperlukan pendekatan integratif melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan hak warga negara, sementara masyarakat harus mempraktikkan budaya toleran dalam kehidupan sehari-hari.

Harkirtan berharap toleransi tidak hanya menjadi pembicaraan dalam kegiatan atau acara seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, perlindungan hak, dan tindakan nyata yang berkelanjutan.

Menurutnya, pemajuan ekosistem toleransi harus memastikan setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas, memperoleh penerimaan, pengakuan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.