KKT II Nasional: SETARA Institute Catat 221 Peristiwa dan 331 Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2025
Timika,papuaglobalnews.com – SETARA Institute mencatat terjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pola pelanggaran yang terjadi masih menjadi perhatian serius karena dalam sejumlah kasus telah berkembang menjadi tindakan kekerasan, bahkan mengakibatkan korban jiwa.
Data tersebut dipaparkan Harkirtan Kaur, S.H., peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute, dalam pleno II Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional bertema “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia”, di salah satu hotel di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.
Harkirtan menjelaskan pada 2024 SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran KBB. Sementara pada 2025 jumlahnya menurun menjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan.
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, penurunan angka tidak serta-merta menunjukkan bahwa ekosistem toleransi di Indonesia telah sepenuhnya membaik.
Sebab, SETARA Institute juga menemukan pola-pola baru pelanggaran, termasuk peningkatan eskalasi tindakan intoleransi yang dalam sejumlah kasus berkembang menjadi kekerasan dan menimbulkan korban jiwa.
“Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekosistem toleransi di negara kita sudah membaik. Kita harus melihat pola-pola yang terjadi di dalamnya,” jelasnya.
Harkirtan mengungkapkan, berdasarkan pemetaan SETARA Institute, pada 2025 aktor nonnegara tercatat melakukan 197 tindakan pelanggaran KBB, sedangkan aktor negara tercatat melakukan 128 tindakan.
Meskipun tindakan aktor nonnegara lebih banyak, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara.
Menurutnya, justru pemerintah memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak beragama serta berkeyakinan tanpa diskriminasi.
Dari sisi korban, SETARA Institute mencatat komunitas Kristen dan Katolik sebagai kelompok korban dengan 61 jumlah peristiwa terbanyak pada 2025.
Selain kelompok agama, pelanggaran KBB juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Pelaku usaha turut menjadi korban dalam sejumlah peristiwa pelanggaran tersebut.
Harkirtan menegaskan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya berdampak pada satu kelompok, tetapi dapat menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Sebagai peneliti KBB sekaligus bagian dari komunitas minoritas Sikh di Indonesia, Harkirtan menilai pemajuan toleransi harus ditempatkan sebagai agenda kolektif yang berada di atas kepentingan individu, kelompok, golongan, maupun kepentingan politik jangka pendek.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dari keberagaman suku, agama, kepercayaan, dan keyakinan. Karena itu, tantangan kebinekaan harus ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya dilihat dari kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput yang selama ini dikenal hidup rukun. Peran negara juga sangat menentukan, terutama dalam memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah tidak mengancam hak kelompok rentan maupun minoritas.
Negara harus hadir untuk melindungi dan memastikan setiap warga dapat menjalankan keyakinan serta mengekspresikan keberagaman tanpa mengalami diskriminasi.
Ia juga menjelaskan tiga elemen utama yang menjadi fondasi harmoni sosial, yakni equality atau kesetaraan, trust atau kepercayaan publik, serta fairness atau keadilan sosial.
Kesetaraan berarti seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh pelayanan publik tanpa membedakan latar belakang.
Kepercayaan publik menjadi modal sosial dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Sementara keadilan sosial memastikan pelayanan publik diberikan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ketiga elemen tersebut menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Lebih lanjut, Harkirtan menjelaskan SETARA Institute memandang toleransi bukan sebagai tujuan akhir atau ultimate goal, melainkan sebagai pijakan awal untuk mencapai inklusi sosial.
Ada tiga tahapan penting yang harus dilalui.
Pertama, akseptasi atau penerimaan, yakni sikap menerima keberadaan individu maupun kelompok yang berbeda dan menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat.
Kedua, rekognisi atau pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak-hak sipil dan konstitusional kelompok yang berbeda sehingga memiliki kedudukan setara di hadapan hukum.
Ketiga, inklusi atau pelibatan, yakni upaya sistematis memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami diskriminasi.
Melalui tahapan tersebut, seluruh masyarakat diharapkan dapat menikmati pelayanan publik dan memperoleh kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang lainnya.
Ia menambahkan dalam riset SETARA Institute mengenai Indeks Kota Toleran dan pemeliharaan ekosistem toleransi, terdapat tiga pilar utama yang menopang keberlangsungan toleransi di Indonesia.
Pertama, kepemimpinan politik. Aspek ini berkaitan dengan arah kebijakan, visi dan misi kepala daerah, peraturan daerah, serta alokasi anggaran yang menunjukkan komitmen politik pemerintah terhadap toleransi.
Kedua, kepemimpinan birokrasi. Komitmen politik harus diterjemahkan ke dalam pelayanan publik yang merata dan setara melalui reformasi standar operasional prosedur (SOP), pelayanan nondiskriminatif, serta netralitas aparatur pemerintah daerah.
Ketiga, kepemimpinan masyarakat. Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, warga, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Menurut Harkirtan, Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius sehingga tokoh agama mempunyai pengaruh besar dalam membentuk perspektif dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, apabila para tokoh agama bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi, dampaknya akan sangat kuat dalam menjaga kerukunan.
Ia menegaskan, pemeliharaan ekosistem toleransi bukan pekerjaan satu atau dua orang maupun satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.
Harkirtan juga menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem toleransi dan kehidupan masyarakat yang inklusif.
Salah satu manfaat utamanya memperkuat kohesi sosial sehingga kepercayaan dan rasa saling percaya antarmasyarakat semakin tumbuh.
Selain itu, penguatan toleransi dapat mengurangi risiko konflik berbasis identitas.
Karena itu, diperlukan pendekatan integratif melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan hak warga negara, sementara masyarakat harus mempraktikkan budaya toleran dalam kehidupan sehari-hari.
Harkirtan berharap toleransi tidak hanya menjadi pembicaraan dalam kegiatan atau acara seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, perlindungan hak, dan tindakan nyata yang berkelanjutan.
Menurutnya, pemajuan ekosistem toleransi harus memastikan setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas, memperoleh penerimaan, pengakuan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








