“Ketika bicara tentang kesetaraan, kita tidak bicara tentang mayoritas dan minoritas, tetapi bicara tentang kemanusiaan, kesetaraan, dan kebersamaan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemahaman tersebut perlu terus-menerus diedukasikan kepada masyarakat.

Ia juga menilai pertemuan secara konvensional seperti yang dilaksanakan dalam forum KKT masih sangat diperlukan. Sebab, ruang digital saat ini cenderung menjadi ruang interaksi yang tidak sehat.

Bahkan, menurutnya, media sosial telah menjadi ruang perundungan atau bullying yang tidak hanya menyasar sesama manusia, tetapi juga menjadikan Tuhan sebagai objek olok-olok.

Kondisi tersebut, katanya, menjadi peringatan bahwa ruang digital yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menormalisasi perilaku saling menghina dan merendahkan.

Lebih lanjut, Ahmad Hudri mengatakan membangun kerukunan membutuhkan aksi kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya FKUB.

Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa kerukunan merupakan kepentingan dan tujuan bersama.

Ia meyakini apabila kesadaran kolektif sudah terbentuk, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan keagamaan, akan lebih mudah diatasi.

Perdamaian membutuhkan infrastruktur karena kepercayaan di tengah masyarakat tidak bisa dibangun secara tiba-tiba ketika konflik sudah terjadi.

FKUB, pemerintah, maupun komunitas masyarakat harus membangun hubungan secara berkesinambungan, baik ketika terjadi konflik maupun ketika situasi masyarakat sedang aman dan kondusif.

“Kalau ada persoalan, mengadunya ke mana? Mengadu ke FKUB. Jadi, keberadaan FKUB ini bisa sunyi, tetapi juga bisa ramai. Bisa kita buat senyap, bisa juga kita buat ramai. Itu sangat bergantung pada kreativitas FKUB yang ada,” ujarnya.

Ahmad juga menyoroti persoalan pendirian rumah ibadah yang selama ini kerap menjadi salah satu pemicu ketegangan di tengah masyarakat.

Ia menilai ketentuan administratif dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait pendirian rumah ibadah memiliki persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu persyaratan yang disinggung dukungan 90 orang pengguna rumah ibadah dan 60 orang warga setempat yang memberikan dukungan melalui identitas kependudukan.

Ahmad berpandangan ketersediaan rumah ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.

Karena itu, apabila terdapat larangan atau hambatan mendirikan rumah ibadah hanya karena persyaratan administratif tidak terpenuhi, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.