Desakan Pengawalan Transparansi APBD, Dana Otsus 2026 dan Evaluasi Kinerja OPD
Oleh : Maikel Bob Zonggonau – Devisi Legal dan Advokasi Dewan Adat Daerah Mimika
MEMASUKI pertengahan November di penghujung tahun anggaran 2026, Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika selaku lembaga representasi masyarakat adat Papua (Suku Amungme, Suku Kamoro dan lima suku kekerabatan) menyampaikan sikap resmi menyoroti lambatnya realisasi pembangunan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Berdasarkan catatan evaluasi publik hingga awal November 2026, serapan keuangan APBD Kabupaten Mimika dilaporkan baru berada dikisaran 52 persen, sementara nilai APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan mencapai kurang lebih Rp6,1 triliun. Dengan sisa waktu efektif tahun anggaran yang sangat terbatas, kondisi ini dinilai berisiko menghambat perputaran ekonomi rakyat serta menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








