Melawan Lupa: Pemimpin Besar Dhortheys Hiyo Eluay jadi Tumbal Meloloskan Penerapan UU Otsus Papua

Oleh: Selpius Bobii – Eks Tapol Papua

TOKOH Papua Dortheys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua diculik oleh Kopasandra (Kopasus) atas perintah Presiden Megawati Soekarno Putri.

Penculikan terjadi pada Sabtu malam, 10 November 2001, sekitar pukul 21.45-22.00 WIT di kawasan Skyline, Jayapura. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang ke Sentani bersama sopirnya, Aristoteles Masoka, usai menghadiri acara perayaan Hari Pahlawan di Markas Kopassus di Hamadi.

Pada keesokan harinya, 11 November 2001, Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terperosok ke jurang di daerah Koya, Muara Tami, Jayapura (sekitar 50 km dari pusat kota dan dekat perbatasan Papua Nugini). Sementara itu, sopirnya dinyatakan hilang hingga kini.

Hasil penyidikan kepolisian dan pengadilan militer pada tahun 2003 menyatakan bahwa pelaku penculikan dan pembunuhan tersebut adalah tujuh oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, termasuk komandannya saat itu, Letkol Inf. Hartomo.

Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001 dilatarbelakangi oleh motif politik untuk meredam gerakan perjuangan kemerdekaan Papua yang dipimpinnya secara damai melalui jalur adat dan diplomasi. Peristiwa ini terjadi tepat menjelang pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sebagai Ketua PDP dan tokoh adat (Ondoafi), Theys menjadi figur sentral yang mampu mempersatukan aspirasi politik masyarakat adat Papua.

Pada tahun 1999, ia ikut mempelopori gerakan bangsa Papua dan memimpin perjuangan melalui jalur dialog serta pendekatan damai.

Tokoh terkemuka Papua ini diculik dan dibunuh untuk memuluskan pemberlakuan paket politik UU Otonomi Khusus Papua yang disahkan pada 21 November 2001. Theys dipandang oleh Negara Indonesia sebagai penghalang dalam memberlakukan paket politik Jakarta “UU Otonomi Khusus Papua” karena ia mengambil posisi tegas menolak pemberlakuan UU Otsus dan meminta Papua lepas dari bingkai NKRI.

Upaya negara meredam resistensi terhadap kebijakan Otonomi Khusus Papua, yang disahkan sebelas hari setelah kematiannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.