SOMAMA-TI Audiens Bersama Pemkab Mimika Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2024, Ini Tuntutan dan Respons Pemerintah

Timika,papuaglobalnews.com – Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMATA – TI), Kabupaten Mimika Papua Tengah mengadakan audiens dengan Pemerintah Kabupaten Mimika di ruang rapat utama Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin 9 November 2026. Masa yang datang menyampaikan aspirasi sambil membawa spanduk tuntutan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Setelah menyampaikan aspirasi di pelataran Kantor Bupati, akhirnya oleh pemerintah meminta perwakilan  masyarakat dan mahasiswa melaksanakan audiens di dalam ruang rapat lantai dua kurang lebih dua jam, mulai pukul 10-12.25 WIT.

Audiens dipimpin oleh Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau, dipandu oleh Herry Onawame, Asisten III Setda Mimika didampingi Asisten II Setda Mimika Santi Sondang. Hadir pula Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Yulius Koga, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, I Nyoman Dwitana dan Husnia, Kasie Distribusi Pangan, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun. Lainnya, Kabid Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Noviseno Aji, Kabag Hukum Setda Mimika, Jambia Sao Wadan.

Sementara dari mahasiswa, Yoki Sondegau selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dan Geofani Pogolamun selaku Wakoorlap serta masyarakat lainnya.

Dalam audiens terbuka itu, Kabid Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Noviseno Aji menjelaskan untuk penempatan pedagang masyarakat OAP sudah disiapkan di Pasar Sentral di blok belakang blok C dan blok D serta di bagian Pasar Malam. Selain itu, katanya Disperindag juga tahun ini sementara membangun blok di bagian depan Pasar Sentral sebagai tempat masyarakat OAP menjual aksesoris dan ukiran budaya Papua.

Sementara Kabag Hukum, Jambia Sao Wadan menjelaskan secara hukum penyaluran bantuan modal dari OPD teknis selama ini benar-benar diperuntukan murni kepada masyarakat OAP.

Sementara Samuel Yogi, Plt. Kepala Diskop UMKM Mimika mengemukakan bantuan yang diberikan kepada 20 pelaku UMKM yang sebelumnya menjual pinang dengan alasan mereka juga Lahir Besar Timika (LABETI) meskipun itu non OAP. Selain itu mereka bagian dari kelompok binaan Diskop UMKM selama ini, sehingga tetap mendapat perhatian.

Ia juga memastikan ke 20 pelaku UMKM itu sudah tidak lagi menjual pinang.

Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Santi Sondang menyampaikan berkaitan dengan pemberian bantuan kepada OAP dirinya akan melaksanakan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis  supaya menyamakan data penerima agar tidak terjadi pendobelan.

“Kita mungkin secepatnya akan melaksanakan itu, sehingga kita bisa tahu berapa banyak penerima dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabag Hukum tadi terjawab, bahwa yang menerima bantuan adalah bapak ibu OAP bukan non-OAP,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada dinas terkait di bawah rumpun ekonomi untuk konsolidasi data, setelah Konferensi Kota Toleran (KKT) untuk menyiapkan data penerima bantuan untuk diverifikasi bersama sehingga semua bisa dapat bantuan dan tidak ada pendobelan data dan nama.

Sementara mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, Santi mengakui memang sudah disosialisasikan beberapa kali dan dirinya  melihat mama-mama OAP sudah sangat paham dengan isinya.

“Tetapi mungkin ada beberapa pasal di dalamnya yang belum termaktub di dalamnya sehingga mungkin kita bisa melanjutkannya ke DPRD untuk revisi Perda tersebut sebelum kita turunkan menjadi Peraturan Bupati,” sarannya.

“Mungkin hal-hal tersebut dapat kita lakukan secepatnya untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini,” katanya.

Santi juga sepakat dengan saran dari salah seorang masyarakat bahwa mengenai tempat berjualan di pinggir jalan itu memang tidak elok dilihat dari sisi penataan ruang.

Berkaitan dengan ini, Santi mengatakan, Disperindag sudah menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan tempat di Pasar Sentra untuk berjualan. Untuk itu bisa ditinjau ulang apakah tempat tersebut layak dan bisa dijangkau pembeli.

“Kita ini kan bicara pembeli saja yang gampang untuk membeli kita punya jualan supaya jualan kita hari itu laku, kan seperti itu. Kalau memang itu layak untuk tempat pembeli banyak, kita akan pindahkan ke situ, karena jangan sampai kita usir-usir terus tapi kita tidak relokasi, tidak memberikan lokasi yang baik untuk mereka berjualan. Mungkin hal-hal ini menjadi PR internal buat kita OPD,” jelas Santi.

Sementara Melince Tabuni perwakilan mahasiswa menyampaikan bapaknya berjualan aksesoris Papua di Pasar Lama sudah sejak tahun 70-an. Mirisnya hingga saat ini belum mendapatkan tempat yang layak.

“Dari kami masih kecil-kecil, sekolah, pergi sekolah dan kembali, orang tua kami masih jualan di tempat pinggir jalan,” kata Melince.

Dalam audiens itu, Melince minta pemerintah menyiapkan tempat yang layak untuk perempuan-perempuan Papua, lebih khususnya 7 suku, untuk aksesoris, noken, Cendrawasih dan lain-lain.

“Saya tidak mau orang lihat kita sebelah mata di jalan,” katanya.

Ia sungguh merasakan hasil dari jualan orangtuanya bisa membiayai pendidikan hingga dirinya jadi seperti saat ini.

Selain meminta menyiapkan tempat jualan yang layak, ia mengharapkan pemerintah membangun Pasar Lama untuk masyarakat Papua sebagai tempat jualan aksesoris Papua seperti dulu. Sementara mobil-mobil rental silakan dipindahkan ke area Timika Indah.

Teresia Magai, mewakili mama-mama Papua, khususnya penjual pinang sekitar SP2 mempertanyakan kepada pemerintah sudah berapa lama Perda nomor 4 tahun 2024 ini ada?

“Itu harus dicatat. Sampai saat ini kami masih bicara Perda, Perbup, sampai saat ini, sampai kapan? Itu pemerintah harus tegas dan jangan kita berbicara saja, waktu berjalan,” tegas Teresia.

Ia dengan tegas sebagai mama Papua juga mau membangun kota ini, mau hidup menjual barang-barang untuk menyekolahkan anak-anak.

“Jadi, tolong pemerintah juga bicara Perda harus diterapkan. Ini sudah berapa tahun? Ini sudah gagal kalau mau dibilang. Sudah gagal! Otonomi khusus tanah Papua ini sudah gagal,” kritiknya.

Selaku ibu rumah tanggan, ia menekankan pemerintah jangan hanya bicara saja, kalau tidak ada bukti pelaksanaan yang jelas di lapangan.

Kepada Pj. Sekda Mimika dan jajarannya, Teresia menyampaikan tiga masukan penting untuk pemerintah catat serta tindaklanjuti.

Pertama, khusus mama-mama Papua di SP2 diberikan tempat jualan yang layak lokasinya di Pasar SP2. Apapun yang terjadi harus pemerintah bangun di tempat itu.