Timika,papuaglobalnews.com – Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada manajemen SPBU SP 2, Keluruahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah melarang menjual BBM subsidi jenis Pertalite selama 14 hari, terhitung 9 hingga 22 Juli 2026 mendatang.

Pantauan media ini aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut sejak pagi hingga siang terlihat sepih. Hanya terlihat beberapa kendaraan roda dua dan mobil yang masuk mengisi BBM jenis Pertamax. Sementara sejumlah kendaraan truk pengangkut material masih mengantre di sekitar SPBU.

Sementara di pagar depan SPBU, Pertamina memasang spanduk informasi kepada publik “SPBU INI DALAM PEMBINAAN PT PERTAMINA PATRA NIAGA, SILAHKAN MENGISI BBM SUBSIDI PERTALITE DI SEPBU TERDEKAT”.

Junaedi Kalla, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Mimika menjelaskan Pertamina memberikan sanksi setelah ditemukan dua pelanggaran.

Pertama, SPBU melayani pengisian Pertalite bersubsidi pada kendaraan roda empat yang nomor polisinya tidak sesuai dengan barcode.

Baca Juga:
DKP Sinode  GKI KINGMI di Tanah Papua Apresiasi Keberanian Front Anti Militerisme dan Investasi Menyuarakan Penderitaan Rakyat dan Membela Hak Masyarakat Adat Papua
Penyusunan Perencanaan Kota Kapiraya di Mimika Barat Tengah Masuk Tahap Akhir, Jadi Acuan Pemerintah dalam Penentuan  Pembangunan Prioritas
Julianus Umabak: Sang Penjaga Alam yang Membangun Tangga Jalan Harapan di Kampung Opitawa Tembagapura

Kedua, pengisian kendaraan roda empat di dispenser khusus sepeda motor tanpa menggunakan barcode.

Dibaca: 65
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.