FIM-WP Serukan Aksi Damai Tolak Militerisasi dan Eksploitasi di Tanah Papua
Timika,papuaglobalnews.com – Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melalui Komite Pimpinan Kota (KPK FIM-WP) mengeluarkan seruan aksi damai bertajuk “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan” pada Minggu 9 November 2025. Aksi ini akan digelar besok Senin, 10 November 2025, pukul 09.00 Waktu Papua, dengan titik kumpul di Uswim, Jepara 2, Karang Pasar Siriwini, dengan tujuan akhir di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP-PT).
Seruan aksi yang ditandatangani oleh Korlap Umum Yulianus Jenambani, Wakorlap Yance Pogau, serta Penanggung Jawab Yanto Paitel, ini mengangkat keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial, ekonomi, dan keamanan di Tanah Papua. FIM-WP menilai bahwa kekayaan alam Papua yang melimpah dan keanekaragaman budayanya justru menjadi sumber penderitaan bagi rakyat Papua karena dikelola secara tidak adil dan disertai pendekatan militeristik yang berkepanjangan.
Dalam pernyataannya, FIM-WP menyebut sejak bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah ini terus dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional yang bersumber dari warisan kolonialisme, pembangunan yang timpang, serta kebijakan militer yang masif. Mereka menilai kebijakan pembangunan nasional di Papua masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, bukan pada kesejahteraan masyarakat adat.
“Pembangunan yang dijalankan selama ini bias dan tidak berpihak pada masyarakat lokal. Kebijakan yang diambil justru memperluas ketimpangan ekonomi, sementara militerisasi menjadi alat untuk melanggengkan kontrol terhadap sumber daya alam Papua,” tulis FIM-WP dalam seruannya.
Mereka juga menyoroti bahwa meskipun status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) telah resmi dicabut sejak tahun 1998, kekerasan dan konflik bersenjata masih terus terjadi. Data dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 69 kasus kekerasan dan konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua, dengan korban sipil yang terus berjatuhan.
Menurut FIM-WP, kekerasan ini bukan insiden sporadis, melainkan kondisi yang persisten dan sistematis.
“Konflik bersenjata di Papua melibatkan berbagai pihak, termasuk warga sipil, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan hanya keamanan, tetapi juga persoalan struktural yang harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan dialog,” tegas FIM-WP.
