Menurutnya, sebelum itu terjadi masyarakat diajak untuk mengenali dirinya, asal usul, pembagian warisan batasan wilayah.

Niat baik untuk penyelamatan hak-hak masyarakat adat ikut disambut positif oleh Direktur WALHI Papua, Maikel (mus)  Peuki.

Kepada Kepala Dinas Periwisata dan Kebudayaan Dogiyai, Maikel membenarkan bahwa tanah masyarakat adat yang ada dalam isi perut bumi biasanya menjadi incaran investor sehingga perlu dicegah sedini mungkin.

Maikel menjelaskan WALHI punya program penguatan organisasi adat. Ini menjadi kesempatan emas untuk WALHI akan membangun kerja sama langsung dengan organisasi masyarakat adat yang ada di Dogiyai.

“Kerja kolaborasi antara WALHI dan Budpar dalam rangka mendukung program pembangunan masyarakat adat dengan Pemkab Dogiyai berbasis masyarakat adat,” pungkasnya. **

Baca Juga:
Festival Golo Koe 2026 Dibuka: Labuan Bajo Tumbuh Tanpa Kehilangan Akarnya
Berdialektika Hukum demi Keselamatan Jiwa-jiwa
Segera Hadir Pusat Industri Milik YPTP di Mimika
Dibaca: 70