Menurutnya, sebelum itu terjadi masyarakat diajak untuk mengenali dirinya, asal usul, pembagian warisan batasan wilayah.

Niat baik untuk penyelamatan hak-hak masyarakat adat ikut disambut positif oleh Direktur WALHI Papua, Maikel (mus)  Peuki.

Kepada Kepala Dinas Periwisata dan Kebudayaan Dogiyai, Maikel membenarkan bahwa tanah masyarakat adat yang ada dalam isi perut bumi biasanya menjadi incaran investor sehingga perlu dicegah sedini mungkin.

Maikel menjelaskan WALHI punya program penguatan organisasi adat. Ini menjadi kesempatan emas untuk WALHI akan membangun kerja sama langsung dengan organisasi masyarakat adat yang ada di Dogiyai.

“Kerja kolaborasi antara WALHI dan Budpar dalam rangka mendukung program pembangunan masyarakat adat dengan Pemkab Dogiyai berbasis masyarakat adat,” pungkasnya. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.