Upaya Cipta Kondisi di Lapangan Baru dan Mempertahankan Siklus Kekerasan di Paniai

Kita harus belajar dari pengalaman konflik di berbagai wilayah Papua. Penambahan pasukan dan operasi keamanan yang tidak disertai pendekatan kemanusiaan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Jika pola-pola kekerasan terus dipertahankan, maka yang terjadi bukanlah penyelesaian konflik, melainkan pemeliharaan siklus kekerasan yang terus berulang.

Mempertahankan NKRI Tidak Harus dengan Senjata dan Peluru

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan senjata dan peluru merupakan pola yang terlalu klasik. Pola lama ini sudah seharusnya dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat.

Keamanan memang merupakan tanggung jawab negara. Namun, keamanan tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan militeristik.

Keamanan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa aman di kampung halamannya, ketika anak-anak dapat pergi ke sekolah tanpa rasa takut, ketika masyarakat dapat bekerja di kebun tanpa kekhawatiran, dan ketika warga dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang.

Cara menjaga NKRI di Papua harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Pemerintah perlu melakukan pembangunan secara benar, memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua untuk terlibat dalam pemerintahan, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat secara nyata.

Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.

Orang Papua harus diberikan kesempatan yang adil untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri.

Dengan demikian, negara hadir bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menarik Pasukan Demi Ketenangan Masyarakat Paniai

Demi ketenangan dan keselamatan masyarakat Paniai, saya meminta kepada aparat keamanan agar segera menarik pasukan non-organik dari wilayah Tuguwai dan sekitarnya, serta kembali ke pos masing-masing di Enarotali.

Kehadiran aparat keamanan di Tuguwai dan wilayah sekitarnya tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung.

Masyarakat Paniai tidak boleh terus-menerus hidup dalam ketakutan di tanah leluhurnya sendiri.

Kami memahami bahwa aparat keamanan memiliki tugas menjaga keamanan negara. Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepentingan kemanusiaan.

Pemerintah Pusat juga perlu membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.

Penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kekuatan bersenjata. Diperlukan pendekatan politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang menyentuh akar persoalan.

Jangan sampai Paniai menjadi lapangan baru bagi siklus kekerasan yang terus dipertahankan.

Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat semakin takut terhadap masa depan mereka sendiri.

Paniai membutuhkan kedamaian, bukan penambahan ketegangan. Paniai membutuhkan pembangunan, bukan konflik yang berkepanjangan.

Demi keselamatan masyarakat dan masa depan generasi Papua, sudah saatnya Pemerintah Pusat mengevaluasi pendekatan keamanan dan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai. **