TPNPB-OPM Ancam Tembak Pilot dan Narkoda Kapal yang Melayani di Papua
Papua,papuaglobalnews.com – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara resmi mengeluarkan ancaman keras menembak mati pilot dan nakoda kapal yang melayani penerbangan dan pelayaran sipil di Papua.
Penegasn ini dikeluarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam siaran pers pada Jumat 7 Agustus 2026.
Sebby Sambom menegaskan dirinya telah menginstruksikan seluruh pasukannya untuk menembak mati pilot dan nakhoda kapal komersial jika kedapatan memobilisasi militer Indonesia ke wilayah konflik.
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi mengeluarkan perintah tembak mati terhadap pilot dan nakhoda yang ke depannya melakukan pendoropan militer Indonesia ke wilayah-wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua,” kata Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya.
Sebby menyebutkan ancaman ini tidak hanya berlaku saat para kru transportasi tersebut bertugas di kokpit atau kemudi, melainkan juga saat mereka berada di luar jam kerja.
Berdasarkan laporan intelijen internal mereka (PIS TPNPB), Sebby mengungkapkan adanya enam maskapai penerbangan sipil serta sejumlah armada kapal laut yang terpantau masih mengangkut personel militer.
Ia menyebutkan penerbangan yang masih pendoropan pasukan militer Indonesia oleh maskapai diantaranya; Smart Aviation, Susi Air, NGA, Trigana Air, Lion Air dan kapal-kapal laut.
Menurut Sebby, penggunaan transportasi komersial untuk misi militer terselubung melanggar hukum internasional. Ia merujuk pada ketentuan khusus pesawat sipil dalam Konvensi Chicago 1944.
“Menggunakan pesawat dengan logo komersial atau sipil untuk misi militer dapat dikategorikan sebagai tindakan perdayaan (Perfidy), yang merupakan kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI),” tegasnya.
Ia mengatakan targetkan fasilitas sipil yang dialihfungsikan tidak hanya menyasar jalur logistik udara dan laut juga ultimatum terkait pengalihan fungsi fasilitas publik di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) seluruh Papua.
Ia meminta aparat keamanan tidak menyamar sebagai pelayan publik seperti tenaga medis, kesehatan atau guru dan mendesak pemerintah mengosongkan pos-pos militer yang menggunakan fasilitas warga.
Selain itu TPNPB juga mengancam menyerang terhadap rumah sakit, sekolah, rumah warga dan tempat ibadah karena dianggap telah dialihfungsikan sebagai pos militer.
Sebby mengimbau Presiden Prabowo Subianto menghormati HHI dalam konflik bersenjata di Papua dan mengembalikan fungsi fasilitas publik ke ranah sipil secara penuh.
Pernyataan resmi yang disampaikan Sebby Sambom ini dikeluarkan atas tanggung jawab jajaran tertinggi komando pusat TPNPB-OPM, termasuk Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.
Hingga berita ini dipublis belum mendapat tanggapan resmi dari pihak berwenang dalam hal ini TNI-Polri. **
