Selain itu, TPNPB juga menyatakan akan terus melakukan operasi di wilayah Yahukimo dan meminta warga imigran Indonesia menghentikan aktivitas di wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah perang.

Dalam pernyataannya, TPNPB turut meminta Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB.

TPNPB juga mengeluarkan ancaman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur maupun aktivitas ekonomi di wilayah konflik bersenjata di Papua.

“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebelum akar persoalan konflik di Tanah Papua diselesaikan maka seluruh pembangunan kami tetap tolak,” demikian isi siaran pers tersebut.

Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau warga imigran Indonesia dan warga negara asing yang menjalankan bisnis ekonomi di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua agar menghentikan aktivitas dan kembali ke daerah asal masing-masing.

Siaran pers tersebut ditutup dengan dicantumkan sejumlah nama pimpinan TPNPB-OPM, di antaranya Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPNPB-OPM Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Terianus Satto dan Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM Lekagak Telenggen. **