Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa seluruh aset Pemerintah Indonesia dan sekolah-sekolah yang dianggap mendidik nasionalisme Indonesia di Tanah Papua menjadi target pembakaran.

Menurut mereka, tindakan tersebut dilakukan untuk memutus rantai penjajahan melalui pendidikan, ekonomi dan birokrasi sebelum perang terbuka dilakukan di seluruh wilayah Papua.

“Warga imigran Indonesia juga harus ketahui pembakaran seluruh bangunan pemerintah dan kios-kios harus dilakukan guna menjauhi jatuhnya korban jiwa dari pihak anda sehingga itu peringatan agar segera evakuasi diri pulang ke kampung halamannya masing-masing di luar Papua,” tegasnya.

Selain itu, Sebby Sambom juga menyampaikan peringatan kepada Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, agar menghentikan aktivitas pembangunan di tengah situasi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut.

TPNPB juga menegaskan penolakan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan perumahan di wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.

Mereka mengancam akan melakukan tindakan terhadap pekerja bangunan maupun aparat militer Indonesia yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan yang sama, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menegaskan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa seluruh pembangunan infrastruktur di Papua ditolak sebelum Pemerintah Indonesia menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua yang disebut telah berlangsung lebih dari 60 tahun.

“Kami juga menegaskan bahwa perjuangan kami untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua akan terus dilakukan dan negara kolonialisme Indonesia harus mengakui kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961,” tutup Sebby Sambom. **