TPNPB Kodap XVI Yahukimo Bertanggungjawab atas Pembakaran Sekolah dan Kios di Kota Dekai
Dekai,papuaglobalnews.com – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan bertanggungjawab atas aksi pembakaran sekolah dan kios-kios di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang terjadi dalam operasi pada 24-25 Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui siaran persnya pada Senin 25 Mei 2026.
Dalam siaran pers itu, Sebby menjelaskan berdasarkan laporan resmi Mayor Mackar Sobolim, pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo Korowai di bawah pimpinan Lampion Heluka melakukan pembakaran kios-kios dan ruko di Terminal 88 yang disebut milik aparat dan agen intelijen militer Pemerintah Indonesia di pusat Kota Dekai.
Selain itu, TPNPB juga mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan lebih dari 10 orang yang disebut sebagai agen intelijen militer Pemerintah Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal.
Disebutkan, operasi tersebut dilakukan atas perintah Mayor Kopitua Heluka, Mayor Kumis Passe, Mayor Dejang Heluka dan Lampion Heluka.
“Seluruh pasukan TPNPB melakukan penyerangan tersebut dan kami siap bertanggungjawab penuh,” tulis Sebby Sambom dalam siaran persnya.
Mayor Mackar Sobolim bersama Lampion Heluka juga melaporkan bahwa TPNPB Kodap XVI Yahukimo akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap markas militer Indonesia dan pihak yang mereka sebut sebagai agen intelijen di seluruh wilayah Yahukimo selama 1×24 jam penuh.
Melalui siaran pers tersebut, warga pendatang atau imigran Indonesia diminta meninggalkan wilayah Yahukimo.
“Evakuasi diri dan keluar dari Yahukimo adalah solusi terbaik. Nyawa anda tidak lagi dijamin oleh aparat militer Indonesia sehingga evakuasi diri mulai dari sekarang ke Jakarta,” tulis Sebby.
Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa seluruh aset Pemerintah Indonesia dan sekolah-sekolah yang dianggap mendidik nasionalisme Indonesia di Tanah Papua menjadi target pembakaran.
Menurut mereka, tindakan tersebut dilakukan untuk memutus rantai penjajahan melalui pendidikan, ekonomi dan birokrasi sebelum perang terbuka dilakukan di seluruh wilayah Papua.
“Warga imigran Indonesia juga harus ketahui pembakaran seluruh bangunan pemerintah dan kios-kios harus dilakukan guna menjauhi jatuhnya korban jiwa dari pihak anda sehingga itu peringatan agar segera evakuasi diri pulang ke kampung halamannya masing-masing di luar Papua,” tegasnya.
Selain itu, Sebby Sambom juga menyampaikan peringatan kepada Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, agar menghentikan aktivitas pembangunan di tengah situasi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut.
TPNPB juga menegaskan penolakan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan perumahan di wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
Mereka mengancam akan melakukan tindakan terhadap pekerja bangunan maupun aparat militer Indonesia yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan yang sama, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menegaskan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa seluruh pembangunan infrastruktur di Papua ditolak sebelum Pemerintah Indonesia menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua yang disebut telah berlangsung lebih dari 60 tahun.
“Kami juga menegaskan bahwa perjuangan kami untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua akan terus dilakukan dan negara kolonialisme Indonesia harus mengakui kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961,” tutup Sebby Sambom. **
