TPNPB Klaim Bertanggungjawab Atas Penikaman Seorang ASN di Puncak
“Jika melawan kami siap eksekusi saat kedapatan entah menggunakan pakaian dinas sipil, karena mereka adalah paket Jakarta atau untuk memperpanjangkan kolonialisme di atas Tanah Papua,” tulis Sebby.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri dan kabinetnya agar segera menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua yang terjadi selama 65 tahun antara orang Papua dengan pemerintah kolonialisme Indonesia. Jika hal ini tidak di dengar dan tidak di indahkan maka, perang untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961 akan terus terjadi dan seluruh agen intelijen pemerintah Indonesia akan terus dibunuh dan dibantai saat operasi berlangsung.
“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa penyelesaian akar persoalan konflik di Papua bisa diselesaikan melalui perundingan internasional yang diawasi oleh PBB,” katanya.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 14 September 2026
Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi mengimbau kepada seluruh sistem pemerintahan kolonialisme di atas Tanah Papua segera ditutup dan aparat sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem dan kebijakan kolonialisme Indonesia di Tanah Papua menjadi DPO dan siap ditembak mati.
Pertama; Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua adalah melawan sistem negara kolonialisme Indonesia di atas Tanah Papua.
Kedua; seluruh aparat sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem pemerintahan (Birokrasi) di Tanah Papua hanya terus melakukan sistem penindasan terhadap rakyat Papua sejak aneksasi Papua kedalam NKRI sampai detik ini.
Ketiga; Selain TPNPB melawan aparat militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam medan perang kamj juga melawan fungsi administrasi pemerintahan kolonialisme di atas Tanah Papua. Oleh sebab itu, seluruh ASN yang bekerja menjalankan kebijakan negara kolonialisme Indonesia di Tanah Papua segera keluar dari Tanah Papua.
Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri dalam negeri, Gubernur, Bupati, Kepala Distrik, Kepala Desa dan jajarannya yang menjalankan fungsi administrasi dan kebijakan negara kolonialisme Indonesia di atas Tanah Papua untuk segera berhenti atau kosongkan sistem negara dan kembalikan administrasi negara ke Jakarta.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menetapkan DPO kepada seluruh pejabat Papua, DPR, MRP, hingga ASN serta warga imigran Indonesia yang bekerja dalam sistem pemerintahan di Tanah Papua sebagai target dan pembunuhan karena secara langsung menjalankan fungsi dan kebijakan negara kolonialisme Indonesia untuk menindas rakyat dan memperpanjangkan kolonialisme di atas Tanah Papua.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 4 November 2026 yang dikeluarkan Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM dengan penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
Jenderal Goliath Tabuni
Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Letnan Jenderal Melkisedek Awom
Wakil Panglima TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Terianus Satto
Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
