TPNPB Klaim Bertanggungjawab Atas Penikaman Seorang ASN di Puncak
Korban penikaman TPNPB saat mendapat perawatan medis. (Foto – Istimewa).
Timika,papuaglobalnews.com – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengklaim bertanggungjawab atas penikaman seorang ASN di Kawasan Jalan Turun Alomoni, ibu kota Ilaga, Kanibal Kabupaten Puncak pada Minggu, 1 November 2026 sekitar pukul 12.57 WIT.
“Kami sudah keluarkan ultimatum bahwa seluruh ASN dan warga Imigran Indonesia yang menjalankan sistem kolonialisme melalui birokrasi segera tinggalkan wilayah operasi TPNPB di seluruh Tanah Papua,” jelas Sebby Sambom selaku Jubir TPNPB dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima papuaglobalnews.com, Rabu, 4 November 2026.
Berdasarkan siaran pers tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi atas peristiwa tersebut dari pasukan TPNPB dibawa pimpinan Titus Murib dan Jeki Murib.
“Kejadian tersebut kami yang lakukan sehingga jika mau kejar kami silahkan aparat militer Indonesia datang ke markas TPNPB di Ilaga,” tulis Sebby.
Sebby juga menegaskan kepada militer teroris Indonesia untuk tidak melakukan penembakan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil di Distrik Omukia dan distrik lainnya di Kabupaten Puncak saat operasi militer berlangsung. Karena banyak pengungsi yang sedang mencari perlindungan dan keamanan di wilayah-wilayah hutan saat terjadinya kontak senjata antara TPNPB dengan militer teroris Indonesia selama beberapa tahun lalu dan hingga sekarang masih berada di kamp-kamp pengungsian.
TPNPB juga kembali menegaskan kepada seluruh ASN yang berada di wilayah operasi TPNPB di seluruh Tanah Papua agar segera keluar dari wilayah perang.
TPNPB sebut sejak 14 September 2026 telah mengeluarkan ultimatum kepada seluruh ASN dan pihak-pihak yang terlibat menjalankan sistem pemerintahan di atas tanah Papua.
“Kami siap tembak mati atau eksekusi ditempat saat kedapatan. Karena seluruh ASN yang ada sedang melakukan penjajahan terhadap orang Papua melalui sistem birokrasi atau pemerintahan kolonialisme Indonesia yang dikendalikan oleh Jakarta,” tulis Sebby.
TPNPB mengancam seluruh ASN yang ada di Tanah Papua untuk dtembak mati.
TPNPB secara resmi menegaskan kepada seluruh orang Papua dan warga imigran Indonesia yang bekerja sebagai ASN agar hentikan aktivitasnya di kantor-kantor.
“Jika melawan kami siap eksekusi saat kedapatan entah menggunakan pakaian dinas sipil, karena mereka adalah paket Jakarta atau untuk memperpanjangkan kolonialisme di atas Tanah Papua,” tulis Sebby.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri dan kabinetnya agar segera menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua yang terjadi selama 65 tahun antara orang Papua dengan pemerintah kolonialisme Indonesia. Jika hal ini tidak di dengar dan tidak di indahkan maka, perang untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961 akan terus terjadi dan seluruh agen intelijen pemerintah Indonesia akan terus dibunuh dan dibantai saat operasi berlangsung.
“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa penyelesaian akar persoalan konflik di Papua bisa diselesaikan melalui perundingan internasional yang diawasi oleh PBB,” katanya.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 14 September 2026
Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi mengimbau kepada seluruh sistem pemerintahan kolonialisme di atas Tanah Papua segera ditutup dan aparat sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem dan kebijakan kolonialisme Indonesia di Tanah Papua menjadi DPO dan siap ditembak mati.
Pertama; Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua adalah melawan sistem negara kolonialisme Indonesia di atas Tanah Papua.
Kedua; seluruh aparat sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem pemerintahan (Birokrasi) di Tanah Papua hanya terus melakukan sistem penindasan terhadap rakyat Papua sejak aneksasi Papua kedalam NKRI sampai detik ini.
Ketiga; Selain TPNPB melawan aparat militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam medan perang kamj juga melawan fungsi administrasi pemerintahan kolonialisme di atas Tanah Papua. Oleh sebab itu, seluruh ASN yang bekerja menjalankan kebijakan negara kolonialisme Indonesia di Tanah Papua segera keluar dari Tanah Papua.
Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri dalam negeri, Gubernur, Bupati, Kepala Distrik, Kepala Desa dan jajarannya yang menjalankan fungsi administrasi dan kebijakan negara kolonialisme Indonesia di atas Tanah Papua untuk segera berhenti atau kosongkan sistem negara dan kembalikan administrasi negara ke Jakarta.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menetapkan DPO kepada seluruh pejabat Papua, DPR, MRP, hingga ASN serta warga imigran Indonesia yang bekerja dalam sistem pemerintahan di Tanah Papua sebagai target dan pembunuhan karena secara langsung menjalankan fungsi dan kebijakan negara kolonialisme Indonesia untuk menindas rakyat dan memperpanjangkan kolonialisme di atas Tanah Papua.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 4 November 2026 yang dikeluarkan Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM dengan penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
Jenderal Goliath Tabuni
Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Letnan Jenderal Melkisedek Awom
Wakil Panglima TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Terianus Satto
Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
