Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, tetap melanjutkan sejumlah program prioritas pada tahun anggaran 2026 yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHP Mimika, Abdul Haris Sudharmono, menjelaskan program prioritas tersebut meliputi pencetakan 1.000 hektar sawah, perbaikan saluran irigasi, pembangunan jalan tani dan jalan produksi, serta pengembangan tanaman pangan seperti padi dan jagung.

“Ini sudah menjadi isu nasional bahwa tanaman jagung dan padi masuk dalam skala prioritas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Haris saat ditemui papuaglobalnews.com di ruang kerjanya, Selasa 7 April 2026.

Ia mengungkapkan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, DTPHP memiliki tugas dalam meningkatkan produksi pertanian, sementara untuk distribusi, pengolahan dan pemasaran menjadi tanggung jawab OPD rumpun ekonomi lainnya.

“Jadi, tugas kami meningkatkan produksi. Untuk distribusi, pengolahan dan pemasaran menjadi bagian tanggung jawab OPD lain. Kita bekerja secara kolaboratif sesuai arahan Bupati Mimika,” jelasnya.

Dalam mendukung peningkatan produksi jagung, DTPHP memberikan subsidi penuh kepada petani binaan berupa bibit, pupuk, serta sarana dan prasarana pendukung pertanian.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan mesin pemipih jagung dan alat pengering, mengingat kondisi curah hujan di Mimika yang cukup tinggi sehingga berpotensi menyebabkan jamur jika hasil panen tidak segera dikeringkan.

“Setelah tiga hari dipanen, jika tidak dikeringkan, akan timbul jamur. Karena itu, kita terus memberikan perhatian kepada petani binaan,” katanya.

Program pencetakan 1.000 hektar sawah akan difokuskan di wilayah SP7, SP13, Muare dan SP5. Di wilayah tersebut, saluran irigasi telah tersedia dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Masyarakat menyambut baik program ini. Dalam setahun bisa dua kali panen jika lahan digarap maksimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk barang berupa sarana produksi, bukan uang tunai, agar tepat sasaran.

Selain pengembangan padi dan jagung, sektor hortikultura juga tetap menjadi perhatian, seperti pengembangan sayur-sayuran serta buah-buahan jangka pendek seperti semangka, melon dan anggur yang telah dikembangkan oleh petani di wilayah SP7 dan SP6.

Di sisi lain, pengembangan pangan lokal seperti keladi, petatas dan ubi kayu juga terus didorong. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras, tetapi memiliki alternatif sumber pangan lain yang juga bergizi.

Pengembangan pangan lokal tersebut dinilai penting karena selain dapat dikonsumsi sebagai pengganti nasi, juga dapat diolah menjadi produk olahan seperti kerupuk dari ubi, keladi dan petatas yang berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). **