Oleh : Ernest Pugiye – Penulis adalah Guru pada SMAN 1 Dogiyai

FILM dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale mula-mula menjadi perhatian publik melalui berbagai pemutaran dan diskusi di Indonesia. Setelah dirilis, film ini kemudian diputar di sejumlah negara seperti Australia, Eropa, Amerika, dan Selandia Baru. Pada Jumat, 13 Maret, pemutaran dan diskusi film ini digelar di New South Wales, Australia, oleh Patrick Earle bersama Diplomacy Training Program yang terafiliasi dengan Fakultas Hukum University of New South Wales. Dalam forum tersebut, Patrick Earle menilai bahwa film ini relevan dengan isu hak-hak masyarakat adat di kawasan Asia Pasifik, terutama terkait hubungan antara konsumsi industri global dan pembukaan lahan tebu dalam skala besar di Papua.

Perhatian internasional terhadap film ini semakin meluas ketika Al Jazeera stasiun televisi berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar, menayangkan pemberitaan khusus tentang Pesta Babi pada Sabtu, 23 Mei, pukul 08.00 waktu Timur Tengah.

Tayangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak lagi dipandang sebagai isu lokal semata, tetapi telah menjadi perhatian publik dunia internasional. Film ini memperlihatkan kehidupan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang menghadapi proyek pembukaan lahan untuk sawit, tebu, dan bioenergi. Melalui suara masyarakat adat, dokumenter itu menampilkan kegelisahan atas hilangnya hutan, sungai, serta ruang hidup tradisional akibat ekspansi industri berskala besar di Papua Selatan.

Dalam berbagai wawancara, Cypri Dale menjelaskan bahwa penggunaan istilah kolonialisme dalam film ini bukan sekadar pilihan bahasa, melainkan sebuah kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara lebih menyeluruh. Menurutnya, istilah seperti konflik, deforestasi, militerisme, atau pelanggaran HAM belum cukup menjelaskan keterkaitan berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Film ini memperlihatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam, dominasi kekuasaan, marginalisasi masyarakat adat, dan pembangunan yang tidak setara merupakan bagian dari persoalan yang bersifat sistemik. Karena itu, Pesta Babi tidak hanya menjadi film dokumenter, tetapi juga ruang refleksi publik untuk membicarakan Papua secara lebih jujur, terbuka, dan berlandaskan prinsip kemanusiaan serta keadilan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dalam konteks itulah, Papua membutuhkan Dialog Segitiga sebagai jalan bersama untuk membicarakan akar persoalan kolonialisme modern yang masih dirasakan masyarakat adat di tanah Papua.

Baca Juga:
Kecam Perusakan Pagar Tanah Keuskupan Timika, Pemuda Kingmi Desak Polisi Ungkap Motif Pelaku
Pagar Pengaman Lahan Milik Keuskupan Timika di Jalan Hasanuddin Dirusaki Sekelompok Orang Tak Dikenal
KWI Soroti Luka Sosial dan Retaknya Persaudaraan yang Panjang di Papua

Aktor Dialog

Ada tiga aktor utama dalam persoalan PSN di Papua Selatan dan Papua Barat. Pertama adalah negara sebagai pemegang kebijakan, hukum, dan arah pembangunan nasional. Kedua adalah para pemodal besar yang terlibat dalam proyek pangan, sawit, tebu, dan bioindustri yang telah berdampak besar terhadap hutan adat serta ruang hidup masyarakat Papua. Ketiga adalah masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat, pewaris ajaran leluhur, dan komunitas yang memiliki relasi spiritual dengan tanah serta pengetahuan ekologis yang diwariskan lintas generasi.

Dibaca: 0