Suara Kritis dan Keprihatinan APELCAMI di Tengah Krisis Ketenagakerjaan di Timika
Timika,papuaglobalnews.com – Di tengah gemerlap ekonomi yang dijanjikan industri pertambangan raksasa di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ironi justru terjadi di tanah sendiri. Ratusan pencari kerja dari tujuh suku Orang Asli Papua (OAP) serta pekerja non-OAP yang lahir dan besar di Papua (LABEPA) masih terkatung-katung tanpa kepastian kerja.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan kontraktor yang beroperasi di bawah naungan PT Freeport Indonesia dinilai belum memberikan ruang yang adil bagi tenaga kerja lokal.
“Kondisi ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan potret kegagalan sistemik yang mengancam tatanan sosial dan keamanan di Tanah Amungsa, Bumi Kamoro,” tulis Ketua APELCAMI, Hendrikus Kaparape, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin 13 April 2026.
Menurut Hendrikus, Mimika merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia, bahkan dunia, berkat keberadaan tambang Grasberg yang telah menghasilkan miliaran dolar selama puluhan tahun. Namun, kemewahan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat asli.
Di balik citra korporasi dan janji kesejahteraan, realitas yang muncul justru sebaliknya. Banyak putra-putri Papua yang lahir, besar, dan menempuh pendidikan di tanahnya sendiri, hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa minimnya penyerapan tenaga kerja lokal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi diduga telah menjadi pola yang berlangsung lama.
Luka yang Tak Kunjung Sembuh
APELCAMI yang baru menggelar pertemuan di sekretariat sementara di Jalan WR Soepratman, Minggu 12 April 2026, mengangkat persoalan ini sebagai isu mendesak.
Hendrikus menyebutkan, ratusan lamaran kerja yang diajukan oleh pencari kerja lokal tidak mendapatkan respons yang memadai dari perusahaan kontraktor.
“Banyak lamaran sudah dimasukkan, tetapi tidak diakomodir. Hal ini membuat pencaker lokal semakin sulit mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Aloysius, salah satu anggota asosiasi. Ia menilai janji prioritas bagi tujuh suku asli, termasuk Amungme dan Kamoro, belum terealisasi secara nyata.
“Setiap ada penerimaan, kami selalu dengar ada prioritas untuk tujuh suku. Tapi kenyataannya kami tetap sulit diterima. Kami susah mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya dirasakan OAP, tetapi juga masyarakat non-OAP yang lahir dan besar di Papua. Kondisi ini dinilai memperlebar kesenjangan sosial.
Sistem Kedekatan dan Kontraktor “Hantu”
Ketua Dewan Adat Mimika, Vinsent Oniyoma, menilai tingginya angka pengangguran tidak terlepas dari sistem rekrutmen yang belum transparan.
Ia menyoroti praktik “orang dalam” yang masih kuat dalam proses penerimaan tenaga kerja.
“Lowongan kerja tidak disebarkan secara terbuka, tetapi lebih banyak melalui jalur kedekatan,” ujarnya.
Selain itu, Vinsent juga menyoroti keberadaan sejumlah kontraktor yang tidak memiliki kantor operasional jelas di Mimika.
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan pengawasan dan menimbulkan kesan bahwa perusahaan hanya mengambil keuntungan tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Otonomi Khusus: Janji yang Belum Tuntas
