APBD 2026 yang bernilai fantastis Rp6,116 triliun sama sekali belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di kampung-kampung dan pesisir. Rakyat membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar angka di atas kertas.

Ketiga, Utamakan Bantuan Sosial Langsung :

DAD Mimika mempertanyakan porsi anggaran di luar pengadaan barang dan jasa. Pemerintah wajib memprioritaskan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi dalam proteksi bagi masyarakat asli Papua, serta jaminan kesehatan dan pendidikan gratis yang menyentuh akar rumput.

Keempat, Seruan Kawal Anggaran:

DAD Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan perempuan di Mimika untuk memperketat pengawasan terhadap realisasi APBD-P 2026 agar tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Dewan Adat bersama rakyat serta penegak hukum akan kawal APBD induk dan APBD P untuk tahu bersama APH di tingkat daerah maupun Nasional.

Dana Rp6,116 triliun ini adalah hak rakyat Mimika. DAD Mimika akan berdiri di garis depan memastikan anggaran perubahan ini benar-benar turun ke masyarakat, bukan habis di meja birokrasi, dengan dalil baku mara, lalu baku peluk di luar daerah. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.