Ada lima orang OAP ditembak mati oleh gabungan TNI-POLRI, yaitu:

  1. Siprianus Tibakoto umur (25) Tahun, mati tempat, tempat asal Kamuu Selatan, kejadian di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupatèn Dogiyai pada 31 Maret 2026.
  2. Yulita Pigai umur (60) tembak mati tempat dalam rumah pribadi, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupatèn Dogiyai pada 31 Maret 2026.
  3. Martinus Yobee umur (17) SD Negeri Moanemani kelas 6, Mati tempat, Kampung Idakotu, Distrik Kamuu, Kabupatèn Dogiyai pada 31 Maret 2026.
  4. Angkian Edowai umur (20), mati tempat Warga Sipil Kampung Denemani,Distrik Dogiyai, Kabupatèn Dogiyai pada 1 April 2026 jam 01.54 WIT.
  5. Peri Auwe, yang dilaporkan tertembak pada Kamis subuh (2/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIT.

Selain itu  empat orang korban luka ringan dan berat, antara lain:

  1. Kikibi Pigai.
  2. Maikel Waine.
  3. Magapai Yobee.
  4. Magapai Waine.

Korban di pihak kepolisian meninggal dunia adalah Juventus Edowai yang memicu tragedi berdarah. Korban luka adalah polusi Abius Yawan terkena panah di punggung belakang dan berencana operasi.

Kini, pada tanggal 13 hingga 15 April 2026 terjadi tragedi berdarah lagi di Kabupaten Puncak di Papua Tengah.

Menurut berita Papua Com bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat keamanan saling tuduh terkait serangkaian operasi bersenjata yang terjadi sejak 13 April 2026 di sejumlah distrik, termasuk Pogoma, Kembru, dan Sinak, Kabupaten Puncak.

Baca Juga:
Hingga Pertengahan April 2026, Belum Ada Dokumen Paket Tender OPD Masuk di PBJ Mimika
Pra Hari Malaria Sedunia 2026 di Mimika, Dinkes akan Laksanakan Sejumlah Kegiatan Kesehatan
Multiyears di Hambalang

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, membenarkan peristiwa tersebut. “Benar, hari ini terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB di Distrik Sinak, yang mengakibatkan tiga warga mengalami luka-luka,” ujarnya dalam keterangan tertulis; (Sumber: https://salampapua.com/2026/04/seorang-ibu-dan-dua-anak-jadi-korban-penembakan-di-puncak.html#google_vignette)

Juru bicara Komnas TPNPB mengatakan bahwa telah menerima laporan dari pasukan TPNPB di markas Ilaga bahwa militer Indonesia mengerahkan empat unit helikopter dalam operasi udara di Kampung Guwamu, Distrik Pogoma, Senin (13/4/2026).

Menurut juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengatakan bahwa operasi tersebut berupa pengeboman dari udara. Operasi militer ini menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Operasi militer ini memicu gelombang pengungsian besar-besaran di wilayah terdampak. Sebby mengatakan bahwa jumlah korban sipil belum dipastikan.

Ada pula laporan Papua Intelligence Service (PIS) TPNPB di Kabupaten Puncak, bahwa operasi militer darat dan udara berlangsung pada 13-15 April 2026 dini hari di kamp-kamp pengungsian di Distrik Kembru.

Data yang dikeluarkan oleh Komnas TPNPB, sedikitnya 9 warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak dan lansia, di antaranya:

  1. Para Walia (5);
  2. Wundili Kogoya (36);
  3. Ekimira Kogoya (47);
  4. Inikiwewo Walia (52);
  5. Kikungge Walia (55);
  6. Deremet Telenggen (55);
  7. Pelen Kogoya (65);
  8. Tiagen Walia (76);
  9. Amer Walia (77). (Sumber: https://suarapapua.com/2026/04/16/rakyat-sipil-di-puncak-jadi-korban-tpnpb-dan-tni-baku-tuduh-pelaku).

Tragedi berdarah 31 Maret – 2 April 2026 di Dogiyai dan tragedi berdarah di Puncak 13 – 15 April 2026 adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia melalui TNI dan POLRI.

Kedua tragedi ini harus ditangani segera oleh Komnas HAM RI dengan membentuk TIM PENCARI FAKTA (TGF) karena tragedi ini tergolong pelanggaran HAM berat.

Berikut ini indikasi pelanggaran HAM Berat, antara lain:

  1. Penyerangan membabibuta kepada warga sipil di bawah komando Kepolisian dan TNI dengan menggunakan senjata api.
  2. Teror dan penyiksaan serta penembakan membabibuta yang menyebabkan korban fisik, psikis dan dan korban nyawa.
  3. Mengakibatkan pengungsian warga sipil ke kampung atau kabupaten terdekat.

Tak ada yang kebal hukum di republik ini. Para pelaku harus diproses hukum dan harus dipenjara.

Demikian surat terbuka ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM RI dan pihak pihak terkait.

 

Teriring Salam dan Hormat

TTD.

SELPIUS BOBII

(Aktivis HAM, Eks Tapol Papua, Koordinator JDRP2). **

Dibaca: 210