Protes Keras atas Penertiban Tebang Pilih dan Desakan Penertiban Kios Ilegal di Bundaran SP 2
Namun di sisi lain, pemerintah tampak menutup mata dan membiarkan maraknya kios-kios liar atau ilegal yang berdiri berjejer di kawasan strategis, salah satunya di sekitar Bundaran SP 2.
Berdasarkan catatan dan fakta di lapangan, lahan di samping Bundaran SP 2 tersebut sudah sejak lama diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Mimika sejak kepemimpinan Bupati EO.
Oleh karena itu, pembiaran terhadap bangunan dan aktivitas komersial ilegal di atas aset atau lahan milik Pemda tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat serta menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penegakan hukum.
Sebagai intelektual, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika cq. Satpol PP dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas dengan poin-poin tuntutan sebagai berikut:
- Hentikan Penertiban Tebang Pilih. Pemerintah harus menerapkan aturan secara objektif, adil, dan merata tanpa melakukan diskriminasi terhadap pedagang kecil atau sektor informal yang berjuang mencari nafkah halal.
- Tertibkan Segera Kios Ilegal di Bundaran SP 2
Mendesak pemerintah untuk segera menertibkan bangunan dan kios ilegal yang berdiri di atas lahan milik pPmda di sekitar Bundaran SP 2, sesuai dengan fungsi awal peruntukan lahan tersebut.
- Berikan Solusi dan Ruang Relokasi yang Layak
Sebelum melakukan penertiban terhadap lapak-lapak rakyat, pemerintah berkewajiban menyiapkan solusi konkret berupa tempat relokasi yang layak dan manusiawi bagi para pedagang kecil.
- Kami berharap pihak berwenang segera mengevaluasi kebijakan penertiban ini dan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Mimika, tanpa terkecuali. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
