Di Indonesia, praktik ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Berikut adalah rincian sanksi hukum pidana yang dapat menjerat pemilik perusahaan OAP maupun pihak ketiga yang membeli proyek tersebut:

Ancaman paling berat, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Ketika pelanggaran ini ditarik ke ranah yang lebih luas melibatkan baik pengusaha OAP maupun pengusaha Non-OAP sanksi hukumnya tetap sama beratnya, bahkan bisa berkembang menjadi konspirasi atau persekongkolan jahat tipikor

Dalam dunia pengadaan, praktik pinjam bendera atau menjual proyek  baik dari OAP ke non-OAP, non-OAP ke OAP, atau sesama non-OAP) adalah pelanggaran berat terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca Juga:
200 Perwakilan Ormas dan Organisasi Keagamaan Mimika Kini Miliki Pemahaman Menggunakan Aplikasi Meno Sidak Kanda
Pergantian Bendahara OPD Berpotensi Menimbulkan Kesalahan Administrasi, BPKAD Mimika Adakan Bimtek Pembinaan Akuntabilitas Keuangan OPD Melalui SIPD
Dari RKUD ke Ranah Publik: Menyoal Rp1,1 Triliun yang Tenang

Praktik pinjam bendera hampir selalu berujung pada tindak pidana korupsi karena adanya pengurangan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan setelah dipotong fee pinjam bendera, jeratan Sanksi Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 (Kerugian Keuangan Negara): Jika proyek tersebut total dikerjakan pihak lain dan hasilnya fiktif, kekurangan volume, atau bermutu rendah, kedua pihak dianggap bersama-sama merugikan keuangan negara.

Kesimpulam hukum tidak membedakan apakah pelakunya OAP atau Non-OAP dalam hal pemalsuan dan korupsi. Pihak yang meminjamkan bendera dihukum karena memfasilitasi penipuan dan korupsi, sedangkan pihak yang meminjam/membeli bendera dihukum karena melaksanakan pekerjaan secara ilegal dan menikmati uang negara tanpa hak penunjukan yang sah.

Harapan dan usulan agar Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk membentuk Tim Pengawal dan Pengawas sangat tepat dan krusial secara hukum. Langkah taktis ini tidak hanya melindungi esensi dari Perpres Nomor 108 Tahun 2025, tetapi juga menutup celah terjadinya praktik “pinjam bendera” atau penjualan proyek yang merugikan pengusaha asli Papua. **

Dibaca: 88