MEMPERKUAT jejaring kerja dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika Papua Tengah mengadakan pertemuan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) lintas sektor dengan pemerintah distrik, kampung dan kelurahan se Mimika, Jumat 29 Agustus 2025.

Pertemuan berlangsung di salah satu hotel di Timika dihadiri Reynold Rizal Ubra, Kepala Dinkes Mimika, Sekretaris Dinkes Fransiska Tekege, Antonius Welerubun Kepala Dinas Perikanan.

Peserta dalam petemuan ini selain utusan pemerintah distrik, kelurahan dan kampung juga PKK.

Berikut kolase foto rangkaian Dinkes mengadakan pertemuan Pokjanal lintas sektor pemangku kepentingan yang diabadikan papuaglobalnews.com:

20250829 102924
Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob.
20250829 104030
Frans Kambu,Plt Asisten II Setda Mimika menabuh tifa membuka kegiatan.
20250829 101336
Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
20250829 102036
Lenni Sillas, Kabid Kesmas yang juga ketua panitia membacakan laporan kegiatan.
20250829 101804
Peserta menundukan kepala dalam suasana khusuk mengikuti doa pembukaan.
20250829 104211
Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika didampingi Reynold Rizal Ubra Kepala Dinas Kesehatan Mimika serta undangan foto bersama usai pembukaan.

20250829 104224

Baca Juga:
Negara Wajib Menghargai Harkat dan Martabat OAP dalam Krisis Kemanusiaan Papua
Kuasa Hukum Meki Jitmau, PN Kota Timika, BPN dan Kuasa Hukum Pemkab Mimika PS Lokasi Sengketa SDN Inauga
DKP Sinode GKI Kingmi Dukung Perubahan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026
20250829 105933
Reynold Rizal Ubra Kepala Dinas Kesehatan Mimika membawakan materi tentang pelayanan Posyandu.
20250829 104345
Peserta saat mengikuti acara pembukaan.

 

Dibaca: 118
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.