Pergantian Bendahara OPD Berpotensi Menimbulkan Kesalahan Administrasi, BPKAD Mimika Adakan Bimtek Pembinaan Akuntabilitas Keuangan OPD Melalui SIPD
Jumat, 10 Juli 2026 | 21:25 WIT
Bendahara memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara seragam melalui SIPD sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dinilai penting mengingat pergantian bendahara di OPD kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi.
Dikatakan, aplikasi keuangan daerah yang digunakan merupakan sistem nasional sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh pemerintah daerah. Karena itu, seluruh dokumen yang diajukan harus disusun sesuai ketentuan agar dapat diproses oleh sistem.
Melalui pembinaan tersebut, Marthen berharap pemahaman aparatur kembali diperkuat sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan laporan keuangan yang disusun tetap selaras dengan standar nasional. **
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor
Di Indonesia, praktik ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Berikut adalah rincian sanksi hukum pidana
Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam daripada legalitas: soal desain insentif. Ketika batas waktu administratif menjadi tembok yang keras,
Mantan Kabid PBB ini mengungkapkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi salah satu sumber kontributor utama
“YK sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah tupoksinya bukan di Timika, tetapi di provinsi. Jangan setiap saat protes terus terhadap
