Pengusaha OAP Kesulitan Bersaing di Paket Dana Otsus 2026, Kadin Mimika Dorong Pemda Berikan Kebijakan Afirmasi

Timika,papuaglobalnews.com – Pengurus Kamar Dagang dan Industri  Kabupaten Mimika, Viktor Kabei, menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Mimika. Menurutnya, para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) saat ini menghadapi hambatan besar untuk bersaing secara adil jika tidak ada dukungan afirmasi yang kuat dari Pemerintah Daerah.

“Kami minta Pemda Mimika berikan kebijakan afirmasi,” tulis Viktor dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Jumat 18 September 2026.

Viktor mengungkapkan berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun 2026, tercatat hampir 100 paket pekerjaan berbasis dana Otsus dialokasikan melalui proses pelelangan, metode Pengadaan Langsung, maupun Pengadaan Terbatas.

Namun, Viktor menilai pelaksanaan metode pengadaan tersebut yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2025 berpotensi menyingkirkan pelaku usaha lokal jika diterapkan tanpa penyesuaian keberpihakan afirmasi.

“Pengusaha OAP cukup sulit bersaing mengikuti metode pengadaan langsung dan terbatas sesuai Perpres 103 Tahun 2025 jika pemerintah daerah tidak menopang secara afirmasi. Dana Otsus sejatinya diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat Papua, sehingga asas keberpihakan harus hadir secara nyata dalam proses pengadaan ini,” tegas Viktor.

Mantan Anggota DPRD Mimika ini menambahkan, keterbatasan teknis dan kualifikasi administratif sering kali menjadi pengganjal pengusaha lokal dalam prosedur persaingan umum.

Ia mengkhawatirkan tanpa payung hukum atau diskresi afirmasi dari Pemda Mimika, hampir 100 paket pekerjaan bernilai strategis tersebut berpotensi terlepas dari tangan para pengusaha OAP.

Menyikapi kondisi tersebut, menurutnya, harus ada solusi tindak lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil langkah konkret dan responsif melalui serangkaian solusi berikut:

Pertama, Pemda menerbitkan Instruksi atau Peraturan Bupati (Perbup) penjelas yang mewajibkan penunjukan langsung atau prioritas khusus bagi pengusaha OAP pada paket-paket pekerjaan bersumber dana Otsus.

Kedua, Mendorong Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) dan LPSE Mimika memberikan pelatihan serta pendampingan pemenuhan kualifikasi administrasi teknis agar pengusaha OAP mampu memenuhi standar Perpres 103/2025.

Ketiga, Jika terdapat pekerjaan dengan spesifikasi tinggi, Pemda wajib mensyaratkan skema kemitraan  antara pelaksana utama dengan pengusaha OAP lokal demi transfer pengetahuan dan pembagian porsi kerja.

Keempat, Restrukturisasi Pemecahan Paket pada SiRUP melakukan peninjauan dan pemecahan skala paket pekerjaan di SiRUP LKPP 2026 agar nilainya proporsional dengan kemampuan modal dan kualifikasi usaha OAP.

Kelima, Pemda bersama Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) membuka unit pendampingan khusus guna membantu pengusaha OAP melengkapi dokumen administrasi, SBU, izin usaha, serta penguasaan e-Katalog Lokal.

Keenam, Mewajibkan pemenang tender penyedia non-OAP untuk bermitra/subkontrak dengan penyedia OAP lokal pada paket pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi teknis menengah-tinggi.

Ketujuh, Skema Modal Kerja Khusus Bank Papua. Membuat kerja sama strategis dengan Bank Papua untuk penerbitan fasilitas Kredit Kerja SPK tanpa syarat agunan yang memberatkan guna menjaga aliran kas proyek pengusaha OAP.

Ia menegaskan, afirmasi bagi pengusaha OAP bukanlah sekadar keistimewaan, melainkan amanat undang-undang dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan kemandirian masyarakat di Tanah Papua. Pemerintah Daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata sebelum seluruh proses lelang SiRUP 2026 selesai dilaksanakan.

“Kami memohon agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Komitmen afirmasi ini penting agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi pengusaha asli di Tanah Papua, khususnya di Mimika,” katanya. **