Papua Tengah Kekurangan Dokter
Timika,papuaglobalnews.com – Provinsi Papua Tengah memiliki luas wilayah 61 ribu kilometer dengan jumlah penduduk 1,4 juta tersebar di delapan kabupaten kini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan (Nakes) terutama dokter gigi dan spesialis.
Hal ini disampaikan oleh Dr. drg. Yohanes Tebai, MH.Kes, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Papua Tengah dalam sambutan membuka Rapat Kesehatan Daerah (Rakesda II) Provinsi Papua Tengah di Timika, Senin 10 November 2025.
Rakesda II ini dengan tema ‘Aksi Bersama Untuk Papua Sehat, Strategi, Efektif Peningkatan Kesehatan’ dengan peserta para direktur dan kepala dinas se Papua Tengah.
Yohanes menjelaskan berdasarkan luas wilayah tersebut jika dibagi penyebaran penduduk dengan 24 Kepala Keluarga (KK) mendiami satu kilometer persegi dan jumlah keseluruhan ketersediaan fasilitias Kesehatan (Faskes) 150 Puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten.
Melihat minimnya fasilitas ini, Yohanes mengungkapkan ini menjadi tantangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk 1,4 juta dimana satu kilometer persegi didiami 24 KK mendorong menerapkan pola pelayanan bukan lagi difokuskan dalam gedung tetapi petugas turun mencari masyarakat di lapangan atau di luar gedung.
“Kalau kita hanya menunggu di Puskesmas maka yang kita layani hanya menjakau lima kilometer, maka hanya 120 KK,” jelas Yohanes.
Ia menyampaikan wilayah Papua Tengah mengajukan penambahan Puskesmas, Pustu di Kementerian Kesehatan bukan suatu kebetulan melainkan setelah melihat kondisi riil kebutuhann di lapangan.
“Kita membutuhkan akses-akses layanan lebih mendekatkan kepada masyarakat, dengan penduduk yang tidak terpusat. Solusinya meminta menambah fasilitas kesehatan,” jelas drg. Yohanes.
Yohanes mengungkapkan berbicara akses layanan sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan fasilitas Puskesmas, Pustu dan Posyandu.
Ia menyebutkan dari 150 Puskesmas tersebut baru 130 yang teregistrasi sementara sisanya 20 dalam upaya diregistrasi.
“Sampai saat ini masih banyak Faskes belum terakreditasi,” tuturnya.
Dikatakan, dengan gambaran pelayanan kesehatan tersebut di dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk meningkatkan pelayanan akses kesehatan dengan cara penguatan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan perkotaan.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan membagi tiga zona yakni daerah yang mudah dijangkau, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil.
Di Nabire ibukota provinsi sebutnya, memiliki lima Puskesmas kategori terpencil dan 20 Puskesmas sangat terpencil berada di wilayah pegunungan yang dapat diakses oleh transportasi maupun jalan kaki.
Papua Tengah masih keterbatasan tenaga kesehatan (Nakes), sehingga berbicara Nabire diakronim dengan ‘Nakes Bikin Repot’.
Sebab, dari sekian banyak Puskesmas di Nabire hampir 50 persen belum ada dokter gigi. Selain Nabire, kondisi serupa dialami Kabupaten Dogiay tanpa dokter gigi, Kabupaten Deiyai hanya satu orang dokter gigi yang baru didatangkan oleh Bupati. Kabupaten Paniai baru dua orang bertugas di RSUD, Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya masing-masing satu orang. Selain keterbatasan dokter umum juga dokter spesialis.
Menjawabi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati di delapan kabupaten, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memprogramkan mengirim tenaga dokter di kabupaten yang belum memiliki Nakes.
Kabupaten Mimika diberikan tanggung jawab mengirim tenaga dokter untuk RSUD Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. RSUD Nabire membantu menghendel kebutuhan RSUD Dogiay dan Intan Jaya.
Skema pengiriman dokter ini dibahas dalam Rapat Kesehstan Daerah (Rakerda II).
Yohanes bersyukur RSUD Nabire ibukota provinsi dengan kehadiran direktur baru kini mulai ada perubahan. RSUD Nabire yang sebelumnya tipe D perlahan-lahan memperbaiki menuju tipe C.
Kemudian, RSUD Paniai menjadi pusat rujukan Kabupaten Dogiay dan Deiyai. Dimana Bupati Dogiay telah berkomitmen untuk melakukan akredatasi terhadap RSUD Dogiay.
Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Papua Tengah dalam menterjemahkan visi dan misi Gubernur dengan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akses pelayanan melalui program ‘Ko Sehat’. Ini menjadi roh dalam Otonomi Khusus bidang kesehatan.
Paling pertama dalam promosi dan promotif. Pendanaan kedepan tidak hanya membangun rumah sakit tetapi meluas hingga ke puskesmas dengan meningkatkan pelayanan promosi dan pencegahan. Termasuk menyiapkan anggaran yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. **
