OPD Teknis Mimika, Pelaku Usaha, Investor dan KADIN Dibekali Tiga Materi Tentang Perizinan

Timika,papuaglobalnews.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, pelaku usaha, instansi vertikal, investor, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dibekali tiga materi penting tentang perizinan berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu, 19-21 Oktober 2026.

Kegiatan yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ini berlangsung di salah satu hotel di Timika.

Selama tiga hari, kegiatan tersebut membahas tiga agenda utama.
Hari pertama membahas Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan. Hari kedua membahas Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, sedangkan hari ketiga membahas Forum Konsultasi Publik Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif.

Dalam kegiatan ini, DPMPTSP Mimika menghadirkan lima narasumber dari Direktorat Pelayanan Fasilitas Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta PT Sinergi Visi Utama.

Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyao, SKM, melalui Sekretaris DPMPTSP, Fransiska P. Peni Lein, SE., M.Si., dalam laporan menyampaikan rangkaian kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, transparan, efektif, serta memberikan kepastian berusaha di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, posisi strategis, serta peluang pengembangan berbagai sektor ekonomi, Kabupaten Mimika perlu terus meningkatkan daya tarik investasi dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan daerah, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan penanaman modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga harus diarahkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Ia menjelaskan, melalui forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) tentang pendelegasian kewenangan, peserta akan membahas dan menyempurnakan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lebih cepat, jelas, terintegrasi, serta memberikan kepastian hukum.

Pendelegasian kewenangan juga diharapkan mampu memperjelas peran masing-masing perangkat daerah teknis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, proses pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

Sementara itu, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diharapkan menjadi instrumen penting untuk memberikan arah dan kepastian bagi pemerintah maupun investor mengenai sektor-sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan. Dokumen tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.

Melalui forum konsultasi publik mengenai penetapan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Mimika ingin memastikan kebijakan yang disusun bersifat objektif, transparan, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fransiska berharap masukan dari perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, asosiasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan investasi di Kabupaten Mimika.

“Kami berharap agar seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif menyampaikan data, pandangan, kritik, dan saran secara konstruktif. Kita tidak hanya mengejar tersusunnya dokumen atau regulasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan investasi serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika,” kata Fransiska.

Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Mimika, Herry Onawame, menyampaikan penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan potensi unggulan daerah, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Mimika.

Bupati berharap forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi yang produktif untuk menghasilkan masukan, kesepahaman, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan investasi di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, Kabupaten Mimika memiliki berbagai potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan. Namun, potensi tersebut harus didukung kebijakan yang tepat, kepastian hukum, kemudahan berusaha, pelayanan perizinan yang efektif, serta iklim investasi yang aman, transparan, dan kondusif.

Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelayanan penanaman modal agar semakin profesional, efisien, akuntabel, serta memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Pemerintah daerah juga menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong investasi berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Terkait pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Bupati menegaskan pendelegasian kewenangan kepada DPMPTSP harus dipahami sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.

Pendelegasian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pembagian kewenangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kajian yang komprehensif dan penyusunan regulasi yang tepat, pemerintah daerah perlu memastikan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan berjalan lebih sederhana, cepat, dan transparan serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah.

Mengenai forum konsultasi publik penetapan pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal, Bupati menilai forum tersebut penting karena kebijakan pemberian fasilitas atau insentif harus disusun secara cermat, objektif, transparan, dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah perlu mendengarkan pandangan pelaku usaha, investor, perangkat daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Pemberian fasilitas dan/atau insentif bukan semata-mata untuk menarik investor, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mimika.

Karena itu, pembahasan perlu dilakukan secara terbuka mengenai kriteria dan persyaratan penerima, bentuk fasilitas atau insentif yang dapat diberikan, sektor usaha yang menjadi prioritas, serta mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.

Ia berharap seluruh kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Selanjutnya, terkait penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mimika, Bupati menegaskan penyusunan dokumen tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan penanaman modal di daerah. **