Musdat LMHA Mimika Wee Dilaksanakan Tanggal 27-29 November 2025
Plasidus mengajak seluruh masyarakat Kamoro wilayah Timur Barat dari Waripi hingga Nakai silakan datang menghadiri acara Musdat LMHA.
Dalam Musdat ini masyarakat mulai datang di Timika tanggal 24 dan 25 November 2025. Tanggal 26 November 2025 masuk penginapakan yang sudah disiapkan panitia. Selanjutnya tangal 27-29 November 2025 mengikuti Musdat. Tanggal 30 November 2025 hari terakhir penutupan sekaligus semua masyarakat akan kembali ke kampungnya masing-masing.
Ia mengatakan kehadiran masyarakat sangat penting memberikan hak suara dalam memilih Ketua LMHA.
Plasidus juga meminta dukungan doa dari masyarakat di luar Suku Kamoro agar pelaksanaan Musdat ini dapat berjalan lancar, aman dan damai dalam memilih pemimpin yang menahkodai LMHA.
Selain itu, Plasidus meminta dukungan dari Bupati Mimika, Wakil Bupati, Pj. Sekda Mimika dan Ketua DPRK Mimika dalam bentuk anggaran supaya agenda Musdat ini dapat berjalan sesuai dengan arahan dan harapan pemerintah. Karena peserta yang hadir dalam Musdat diperkirakan 800 dari 700 undangan sehingga sangat membutuhkan dukungan finansial dari pemerintah.
Demianus Samin selaku Ketua Formatur menjelaskan sesuai arahan Bupati Mimika pelaksanaan Musdat ini dilaksanakan dalam Bulan November 2025.
“Sekarang persiapan sudah 80 persen. Karena persiapan ini sudah delapan bulan sejak tanggal 13 Maret 2025 lalu setelah mengikuti sosialisasi dipimpin Agustinus Anggaibak Ketua MRP Papua Tengah di Hotel Horison Ultima,” jelas Demian.
Selama Musdat masyarakat akan tinggal di beberapa hotel yang disiapkan panitia. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
