Momen Peringatan Otda ke-30, Manuel John Magal Dorong Pemkab Mimika Terapkan Ambulans Udara dan Perhatikan Pendidikan Masyarakat Pesisir dan Pegunungan
Melalui forum tersebut, ia berharap pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat guna mengurangi kesenjangan sosial, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di sektor kesehatan, John mengakui program yang dijalankan pemerintah sudah sangat baik dan bahkan dirinya turut merasakan manfaat layanan tersebut.
Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak Kamoro dan Amungme, baik di wilayah pesisir, pegunungan, maupun di kawasan perkotaan dan pinggiran.
Ia menilai masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Mengacu pada hasil penelitian Agus Semule, dosen Universitas Papua (UNIPA), disebutkan bahwa jumlah anak usia sekolah di Papua Tengah yang belum mendapatkan akses pendidikan mencapai 205.763 orang. Sementara di Kabupaten Mimika yang tersebar di 18 distrik, jumlahnya mencapai 79.162 orang.
John berharap, dengan dukungan anggaran yang besar, dalam empat tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mimika benar-benar menjalankan program pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak asli Kamoro, Amungme, serta lima suku kekerabatan lainnya, sehingga tercipta pemerataan pendidikan.
Berdasarkan pengamatannya langsung, akses pendidikan di wilayah pegunungan hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Saya harap mulai tahun ini dan ke depan pemerintah menyusun strategi pembangunan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat di lembah Arwanop, Tsinga, Jila, Jita, dan Hoeya,” harapnya.
Untuk wilayah pesisir, John mengakui selain perhatian pemerintah, juga terdapat kontribusi dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK). Namun ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan kepada pihak swasta, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia (guru), sarana dan prasarana pendidikan, serta akses transportasi guna menunjang kegiatan belajar mengajar.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Menurutnya, pelibatan semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing akan mempercepat penanganan kesenjangan sosial di berbagai sektor.
Selain itu, John juga mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi lembaga masyarakat hukum adat, khususnya Lemasko dan Lemasa, agar kedua lembaga tersebut dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Menyukseskan pembangunan ini membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Jika hanya pemerintah yang bekerja sendiri, tentu sangat terbatas,” pungkasnya. **
