Momen Peringatan Otda ke-30, Manuel John Magal Dorong Pemkab Mimika Terapkan Ambulans Udara dan Perhatikan Pendidikan Masyarakat Pesisir dan Pegunungan
Timika,papuaglobalnews.com – Otonomi Daerah (Otda) genap berusia 30 tahun sejak lahir pada 25 April 1996. Tahun ini tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, peringatannya secara nasional dilaksanakan serentak pada Senin, 27 April 2026.
Di Kabupaten Mimika, upacara peringatan dipusatkan di Lapangan Pusat Pemerintahan SP3.
Hadirnya Otda tersebut, penerapan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dinilai telah memberikan ruang dan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam merencanakan, mengatur, dan memutuskan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Meski demikian, masih terdapat berbagai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Tokoh masyarakat adat Suku Amungme, Manuel John Magal, menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong mampu menjawab persoalan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan, yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi meskipun sudah mulai dilakukan secara bertahap.
John mendorong agar implementasi Otda diwujudkan melalui kebijakan pro-rakyat, salah satunya dengan menghadirkan layanan ambulans dan taksi udara guna membuka akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sulit dijangkau transportasi darat.
Ia menekankan pengelolaan program tersebut harus dipercayakan kepada pihak atau perusahaan yang kompeten, mengingat layanan ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi pasien yang memerlukan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit di Kota Timika.
“Saya minta Bupati siapkan helikopter sebagai ambulans dan taksi udara untuk melayani warga di pegunungan dan pesisir,” ujar John kepada papuaglobalnews.com disela-sela menghadairi peringatan ke 30 Otda di Pusat Pemerintahan SP3.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan helipad di setiap kampung, khususnya yang berada di lembah, guna mempermudah akses layanan tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat di wilayah tersulit.
“Jangan malu-malu, karena anggaran Mimika sangat besar. Masyarakat sangat mendukung program ini,” katanya.
John menambahkan, pemerintah memang telah membangun landasan pesawat perintis, namun lokasinya umumnya berada di wilayah pegunungan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di dataran rendah atau lembah. Oleh karena itu, keberadaan helipad di kampung-kampung dinilai lebih efektif.
Ia meyakini layanan transportasi menggunakan helikopter lebih fleksibel karena mampu menjangkau wilayah kampung secara langsung.
John juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya sudah berjalan cukup baik.
Ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang telah melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027.
Melalui forum tersebut, ia berharap pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat guna mengurangi kesenjangan sosial, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di sektor kesehatan, John mengakui program yang dijalankan pemerintah sudah sangat baik dan bahkan dirinya turut merasakan manfaat layanan tersebut.
Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak Kamoro dan Amungme, baik di wilayah pesisir, pegunungan, maupun di kawasan perkotaan dan pinggiran.
Ia menilai masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Mengacu pada hasil penelitian Agus Semule, dosen Universitas Papua (UNIPA), disebutkan bahwa jumlah anak usia sekolah di Papua Tengah yang belum mendapatkan akses pendidikan mencapai 205.763 orang. Sementara di Kabupaten Mimika yang tersebar di 18 distrik, jumlahnya mencapai 79.162 orang.
John berharap, dengan dukungan anggaran yang besar, dalam empat tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mimika benar-benar menjalankan program pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak asli Kamoro, Amungme, serta lima suku kekerabatan lainnya, sehingga tercipta pemerataan pendidikan.
Berdasarkan pengamatannya langsung, akses pendidikan di wilayah pegunungan hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Saya harap mulai tahun ini dan ke depan pemerintah menyusun strategi pembangunan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat di lembah Arwanop, Tsinga, Jila, Jita, dan Hoeya,” harapnya.
Untuk wilayah pesisir, John mengakui selain perhatian pemerintah, juga terdapat kontribusi dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK). Namun ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan kepada pihak swasta, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia (guru), sarana dan prasarana pendidikan, serta akses transportasi guna menunjang kegiatan belajar mengajar.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Menurutnya, pelibatan semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing akan mempercepat penanganan kesenjangan sosial di berbagai sektor.
Selain itu, John juga mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi lembaga masyarakat hukum adat, khususnya Lemasko dan Lemasa, agar kedua lembaga tersebut dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Menyukseskan pembangunan ini membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Jika hanya pemerintah yang bekerja sendiri, tentu sangat terbatas,” pungkasnya. **
