Momen KKT II Nasional di Mimika, Tjhai Chui Mie Berbagi Pengalaman Merawat Toleransi di Singkawang
“Kalau kita cerita ekonomi, setiap event ekonomi akan terdampak, terutama UMKM. Kalau kita Cap Go Meh, kita ada buka dapur umum yang bisa menghadirkan 100 sampai 150 UMKM jualan di pasar, sehingga tamu-tamu yang datang ke Kota Singkawang tidak menjadi sulit mencari makan, mau makanan apa saja ada,” kisahnya.
Makanan yang disajikan semua halal, Indonesia dan internasional, semua ada.
Selain itu, ia menyebutkan penampilan tradisi pesurong sapra, gawe dayak, wayang gantung merupakan kekayaan budaya yang terus dilestarikan di Kota Singkawang.
“Keberagaman tradisi ini menjadi simbol kemersamaan, saling menghormati dan modal penting memperkuat toleransi serta persatuan masyarakat.Ini bisa kita lihat dari tahun 2018 sampai 2025, kita konsisten menerima penghargaan sebagai kota toleran,” katanya bangga.
Menurutnya, keberhasilan toleransi itu sinergi tiga pilar yaitu politik, birokrasi dan sosial. Melalui kebijakan pelayanan inklusif serta peran masyarakat menjadikan toleransi sebagai budaya dan menjadi kekuatan pembangunan daerah.
“Jadi toleransi kita sudah bukan slogan ya, tapi yang kita praktikan dalam sehari-hari yang dilakukan,” katanya.
Ia mengakui Singkawang menerapkan sistem pemerintahan bersifat inklusif melalui Perda nomor 4 tahun 2006 tentang Pemerintah Inklusif.”
“Jadi Pemerintah Kota Singkawang memperkuat toleransi melalui kebijakan yang tidak diskriminatif, pelayanan publik yang setara, dan partisipasi masyarakat yang selalu kita ajak bersama-sama serta dialog dan mediasi. Itu langka nyata yang kita lakukan,” paparnya.
“Jadi kami juga mendorong seluruh masyarakat termasuk perempuan, pemuda melalui dialog, menyampaikan aspirasi pembangunan serta mengambil kebijakan, karena setiap suara berharga, setiap warga memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan Kota Singkawang.”
Sementara kerukunan antar umat beragama di Singkawang sangat terwujud toleransinya, karena tidak ada masalah mengenai pembangunan rumah ibadah, semua saling menghormati dan menghargai.
Ia juga berbagi bahwa Singkawang terus mendorong pendidikan tanpa diskriminasi, pencegahan perundungan, serta penguatan karakter Pancasila dan keberagaman.
“Jadi di Singkawang selalu kita minta anak bisa menghafalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Cara ini, katanya sebagai bentuk mengajarkan anak-anak sejak dini mengerti tentang toleransi dan bagaimana cara menghargai melalui Dinas Pendidikan.
“Di Singkawang itu toleransi menjadi fondasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, dan perluasan kesempatan ekonomi, dan tentu memperkuat kerja sama dan wujudkan pembangunan inklusif agar tidak ada warga yang tertinggal,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pesan kedamaian menjadi kunci pembangunan. Komitmen toleransi Singkawang disampaikan juga dalam forum HAM Internasional di Korea Selatan.
Ia juga melaporkan atas tingginya merawat toleransi mendapat apresiasi melalui Anugerah Cita Negeri Citra Negeri 2026 kategori Citra Daerah Damai dan Aman.
“Kita di Singkawang itu tidak membangun bangunan gedung tinggi, tapi kita membangun dengan toleransi. Jadi kita mengajak kita semua untuk tetap menjaga keberagaman, persaudaraan di Kota Singkawang sebagai miniaturnya Indonesia,” ajaknya.
Meskipun ia mengakui sebagai kota toleransi bukan berarti Singkawang tidak ada tantangan intoleransi yang disebarkan melalui digital, kesenjangan partisipasi, pelayanan publik, potensi konflik sosial. Langkah untuk mencegah hal-hal itu Singkawang memperkuat dengan dialog, pencegahan konflik, kemudian pelayanan inklusif, serta evaluasi kebijakan melalui refleksi akhir tahun.
”Kota toleran bukan tanpa tantangan, tapi kota yang mampu menyelesaikan persoalan secara adil, bijaksana dan penuh kebersamaan,” katanya. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.







