Timika,papuaglobalnews.com – Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC) yang dibangun PT Freeport Indonesia di Jalan Caritas SP2 selama tiga hari sejak Sabtu 14 hingga Senin 15 November 2026 diisi dengan rangkaian kegiatan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026. Rangkaian acara ini diawali dengan Gala Dinner KKT II Nasional sebagai kesempatan menjamu dan menerima sejumlah tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia sudah berlangsung pada Sabtu 14 November 2026.

Acara pembukaan KKT II Nasional dilaksanakan pada Minggu 15 November 2026 mulai pukul 13.38 WIT. Usai dibuka secara resmi oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik ditandai menabuh alat musik tifa secara bersama-sama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus PKUB) H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong serta unsur TNI-Polri dilanjutkan dengan sesi sharing dalam merawat toleransi.

Salah satu sebagai  narasumbernya Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang. Sikawang sendiri merupakan kota pertama penyelenggaraan KKT I Nasional tahun 2025 lalu.

Tjhai Chui Mie menilai kehadirannya di ajang KKT II Nasional di Mimika Papua Tengah merupakan suatu kehormatan baginya, tanah yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi dan nilai-nilai persaudaraan.

Ia mengisahkan Singkawang salah satu kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 504 km2. Miliki jumlah penduduk 252.000 jiwa tersebar di lima kecamatan dan 26 kelurahan, berbagai suku dengan 17 paguyuban dan agama menjadikan Singkawang miniaturnya Indonesia.

Ia mengisahkan Sikawang miliki potensi ekonomi  seperti wisata alam dan perdagangan UMKM, kuliner  serta keberagaman kebudayaan.

“Kalau ke Singkawang apapun makanan kita enak-enak semua. Potensi ini menjadi kekuatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” tuturnya.

Selain miliki potensi ekonomi yang menjanjikan, orang nomor satu Singkawang ini menegaskan keberagaman adalah suatu kenyataan yang tercermin dari perbedaan agama, suku, budaya di  wilayahnya.

Menurutnya, toleransi adalah ikhtiar bersama diperkuat melalui kerukunan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah. Kemajuan adalah tujuan terwujudnya kehidupan yang damai, demokratis, inklusif, dan sejahtera. “Keberagaman adalah anugerah, toleransi adalah usaha bersama, dan kemajuan adalah tujuan kita,” katanya.

Sebagai kota miniatur dunia, ia mengisahkan kerukunan bukan sekadar tidak adanya konflik, tetapi memastikan setiap masyarakat merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Ia mengakui Singkawang telah menjadi rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada baik Tionghoa, Melayu, Dayak, Bugis dan Madura.

Ia juga menyadari kerukunan itu bukan pemisah melainkan menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam kehidupan sosial budaya dan keseharian yang harmonis.

Ia mengisahkan di Singkawang dari pagi warganya sarapan pagi duduk satu meja tidak pernah ditanyakan tentang apa agama dan suku. Tetapi mereka duduk bersama menceritakan hal yang perlu dibahas.

“Itu menjadikan kekuatan toleransi, tidak hanya slogan tapi toleransi itu sudah menjadi kehidupan kami sehari-hari yang baik pagi, siang, sore dan malam,” kisahnya.

Menurutnya kebiasaan baik ini juga dipraktekan di lingkungan sekolah meskipun berbeda keyakinan, suku dan budaya semua diperlakukan sama.

Selain itu lanjutnya, pada momen hari raya keagamaan dikenal dengan sebutan “Singkawang Christmas Day” yang sedang menyiapkan bagaimana menghias kota untuk menyambut Natal.

Setelah Natal dilanjutkan perayaan Imlek dan Cap Go Meh serta Idul Adha.

Menurutnya, apa yang dilakukan itu menjadi simbol toleransi dalam keberagaman antar umat beragama sekaligus mempererat persaudaraan.

Namun melalui momen perayaan ini kata Tjhai, menjadi daya tarik wisata yang menghidupkan perekonomian dan memperkuat identitas Singkawang sebagai kota toleran.

“Kalau kita cerita ekonomi, setiap event ekonomi akan terdampak, terutama UMKM. Kalau kita Cap Go Meh, kita ada buka dapur umum yang bisa menghadirkan 100 sampai 150 UMKM jualan di pasar, sehingga tamu-tamu yang datang ke Kota Singkawang tidak menjadi sulit mencari makan, mau makanan apa saja ada,” kisahnya.

Makanan yang disajikan semua halal, Indonesia dan internasional, semua ada.

Selain itu, ia menyebutkan penampilan tradisi pesurong sapra, gawe dayak, wayang gantung merupakan kekayaan budaya yang terus dilestarikan di Kota Singkawang.

“Keberagaman tradisi ini menjadi simbol kemersamaan, saling menghormati dan modal penting memperkuat toleransi serta persatuan masyarakat.Ini bisa kita lihat dari tahun 2018 sampai 2025, kita konsisten menerima penghargaan sebagai kota toleran,” katanya bangga.

Menurutnya, keberhasilan toleransi itu sinergi tiga pilar yaitu politik, birokrasi dan sosial. Melalui kebijakan pelayanan inklusif serta peran masyarakat menjadikan toleransi sebagai budaya dan menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Jadi toleransi kita sudah bukan slogan ya, tapi yang kita praktikan dalam sehari-hari yang dilakukan,” katanya.

Ia mengakui Singkawang menerapkan sistem pemerintahan bersifat inklusif melalui Perda nomor 4 tahun 2006 tentang Pemerintah Inklusif.”

“Jadi Pemerintah Kota Singkawang memperkuat toleransi melalui kebijakan yang tidak diskriminatif, pelayanan publik yang setara, dan partisipasi masyarakat yang selalu kita ajak bersama-sama serta dialog dan mediasi. Itu langka nyata yang kita lakukan,” paparnya.

“Jadi kami juga mendorong seluruh masyarakat termasuk perempuan, pemuda melalui dialog, menyampaikan aspirasi pembangunan serta mengambil kebijakan, karena setiap suara berharga, setiap warga memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan Kota Singkawang.”

Sementara kerukunan antar umat beragama di Singkawang sangat terwujud toleransinya, karena tidak ada masalah mengenai pembangunan rumah ibadah, semua saling menghormati dan menghargai.

Ia juga berbagi bahwa Singkawang terus mendorong pendidikan tanpa diskriminasi, pencegahan perundungan, serta penguatan karakter Pancasila dan keberagaman.

“Jadi di Singkawang selalu kita minta anak bisa menghafalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Cara ini, katanya sebagai bentuk mengajarkan anak-anak sejak dini mengerti tentang toleransi dan bagaimana cara menghargai melalui Dinas Pendidikan.

“Di Singkawang itu toleransi menjadi fondasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, dan perluasan kesempatan ekonomi, dan tentu memperkuat kerja sama dan wujudkan pembangunan inklusif agar tidak ada warga yang tertinggal,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan pesan kedamaian menjadi kunci pembangunan. Komitmen toleransi Singkawang disampaikan juga dalam forum HAM Internasional di Korea Selatan.

Ia juga melaporkan atas tingginya merawat toleransi mendapat apresiasi melalui Anugerah Cita Negeri Citra Negeri 2026 kategori Citra Daerah Damai dan Aman.

“Kita di Singkawang itu tidak membangun bangunan gedung tinggi, tapi kita membangun dengan toleransi. Jadi kita mengajak kita semua untuk tetap menjaga keberagaman, persaudaraan di Kota Singkawang sebagai miniaturnya Indonesia,” ajaknya.

Meskipun ia mengakui sebagai kota toleransi bukan berarti Singkawang tidak ada tantangan intoleransi yang disebarkan melalui digital, kesenjangan partisipasi, pelayanan publik, potensi konflik sosial. Langkah untuk mencegah hal-hal itu Singkawang memperkuat dengan dialog, pencegahan konflik, kemudian pelayanan inklusif, serta evaluasi kebijakan melalui refleksi akhir tahun.

​”Kota toleran bukan tanpa tantangan, tapi kota yang mampu menyelesaikan persoalan secara adil, bijaksana dan penuh kebersamaan,” katanya. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.