Membaca Jejak APBD Mimika Sampai ke Kampung

APBD dan seni menerjemahkan kebutuhan

Berita resmi tentang Jembatan Gantung Mioko, studi kelayakan Jalan Agimuga–Fakafuku–Timika, perencanaan Kota Potowaiburu dan Kapiraya, serta penataan permukiman menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun infrastruktur sekaligus memproduksi pengetahuan tentang wilayah.

Tetapi seminar bukan jalan. Dokumen tata ruang bukan air bersih. Penetapan lokasi kumuh bukan pengurangan kawasan kumuh. Dalam birokrasi, dokumen sering menjadi bukti kemajuan. Dalam kehidupan warga, kemajuan baru terasa saat akses berubah.

Karena itu, kebijakan daerah membutuhkan disiplin untuk membedakan tiga lapis: kegiatan, keluaran, dan manfaat. Rapat adalah kegiatan. Matriks rencana aksi adalah keluaran. Keluarga yang memperoleh layanan lebih baik adalah manfaat. Pelatihan adalah kegiatan. Peserta yang lulus adalah keluaran. Perubahan kemampuan dan pendapatan adalah manfaat.

Monev Semester I 2026 memberi sinyal yang perlu diperhatikan. Pemerintah melaporkan realisasi keuangan daerah sekitar 22 persen, rata-rata realisasi keuangan OPD belum mencapai 30 persen, dan 33 OPD berada di bawah 20 persen secara fisik. Angka tersebut bukan vonis kegagalan, tetapi peringatan bahwa antara rencana dan pelaksanaan terdapat ruang yang lebar.

Ukuran serupa berlaku untuk kesejahteraan. Zudan menilai APBD Mimika yang menembus Rp5 triliun mampu mensejahterakan warga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 300 ribu jiwa. Jika dibagi rata, angkanya lebih dari Rp16 juta per penduduk. Namun rasio ini mengukur ketersediaan anggaran, bukan kesejahteraan. Ia adalah masukan, bukan manfaat. Tanpa rantai bukti, kita tidak dapat mengetahui apakah rupiah itu sampai ke keluarga di Mioko, di Agimuga, atau di pesisir Kamoro.

Ruang itu dapat diisi oleh perubahan desain kebijakan. Bappeda dan BPKAD perlu menyusun matriks keterlacakan yang menghubungkan prioritas, program, subkegiatan, DPA, lokasi, penerima manfaat, keluaran, dan hasil. Untuk program lintas sektor seperti stunting dan pelayanan pedalaman, indikatornya harus dibagi bersama, bukan dipisah menjadi laporan kecil tiap OPD.

Aparatur sebagai infrastruktur kebijakan

Semua gagasan tentang keterlacakan itu pada akhirnya dijalankan manusia. Sosialisasi manajemen talenta ASN Mimika pada 11 November 2026 menunjukkan arah yang relevan. Zudan menyebut Mimika memiliki sekitar 8.993 ASN dan anggaran daerah sekitar Rp5 triliun, lalu menegaskan bahwa anggaran sebesar itu menuntut aparatur yang berkemampuan dan berintegritas. Dalam kerangka esai ini, ASN adalah infrastruktur kebijakan: rantai antara APBD dan layanan tidak akan lebih kuat daripada orang-orang yang memegang setiap sambungannya.

Gagasan dasarnya ialah meritokrasi yang tidak berhenti pada pangkat dan golongan. Menurut Zudan, meritokrasi struktural melalui jenjang golongan perlu dilengkapi meritokrasi substantif yang menilai kompetensi, potensi, budaya kerja, dan kinerja. Pemetaan 17 jenjang dari golongan IA hingga IVE disederhanakan menjadi sembilan kotak (nine box). Mimika termasuk dalam 374 instansi yang telah menerapkannya, naik dari 42 instansi pada tahun sebelumnya. Di Mimika, 3.850 ASN telah mendaftar dan 3.808 di antaranya telah mengikuti profile assessment, atau kurang dari separuh dari seluruh ASN. Atas permintaan Bupati, BKN menambah 2.000 kuota. Itu langkah maju, sekaligus pengingat bahwa pemetaan baru menjangkau sebagian aparatur.

Di sini pertanyaan antropologis tentang data kembali relevan. Kotak talenta, seperti daftar penerima bantuan, adalah kategori yang dibuat negara untuk memahami manusia. Kita perlu bertanya: siapa yang menilai, dengan definisi potensi apa, dan apakah pegawai dapat menyanggah hasilnya?

Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa jabatan tidak boleh lagi ditentukan oleh hubungan kekerabatan, primordialisme, atau kepentingan tertentu. Pernyataan itu tegas, dan di daerah seperti Mimika dengan jaringan kekerabatan yang rapat ia juga berat dilaksanakan. Di Papua pertanyaannya berlapis: bagaimana menjaga ukuran yang objektif tanpa meniadakan semangat afirmasi bagi Orang Asli Papua yang menjadi dasar Otonomi Khusus? Jawabannya perlu dirumuskan secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi kebiasaan yang diam-diam.

Hubungan antara aparatur dan warga juga perlu dibaca sebagai hubungan pengetahuan.

Zudan meminta ASN untuk mendengar kebutuhan warga dan memperlakukan keluhan sebagai peluang perbaikan, dengan semangat “satu keluhan menjadi seribu perbaikan”. Dalam kerangka pemerintahan hibrid, kanal keluhan itu harus terhubung dengan Posyandu, kampung, dan kelompok warga, bukan hanya dengan aplikasi. Keluhan yang tidak sampai ke meja pengambil keputusan dan tidak menghasilkan perbaikan yang terlihat adalah data yang hilang di tengah jalan.

Negara yang dapat dilacak

Pada akhirnya, persoalan APBD Mimika 2026 bukan kekurangan agenda. Agenda itu terlihat. Yang belum kuat adalah rantai buktinya.

Pemerintah daerah perlu membuka ringkasan DPA dan realisasi per OPD dalam bahasa yang dapat dibaca publik. Masyarakat tidak harus disuguhi seluruh istilah teknis, tetapi setidaknya dapat mengetahui: kegiatan apa yang dibiayai, berapa nilainya, di mana lokasinya, siapa penerimanya, dan apa hasilnya.

Dengan cara itu, APBD tidak berhenti sebagai dokumen legal yang sah. Ia menjadi kontrak sosial yang dapat diperiksa.

Antropologi mengingatkan bahwa pembangunan selalu berhadapan dengan kehidupan yang beragam. Teori hibrid mengingatkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendirian. Manajemen talenta mengingatkan bahwa kebijakan hanya sebaik aparatur yang menjalankannya. Ketiganya bertemu pada satu tuntutan: kebijakan harus mampu menerjemahkan anggaran ke dalam relasi sosial yang nyata, tanpa kehilangan akuntabilitas.

Mimika tidak membutuhkan lebih banyak kegiatan yang hanya tampak selesai di atas kertas. Mimika membutuhkan kebijakan yang dapat dilacak dari ruang rapat ke kampung, dari APBD ke layanan, dan dari layanan ke perubahan hidup warga.

Itulah ukuran paling sederhana dari negara yang hadir.(*)

Timika, 12-11-2026