Kepala BKN Tekankan Manajemen Talenta Langkah Penting Siapkan Birokrasi Profesional, Berkualitas dan Percepat Pembangunan Daerah

Timika,papuaglobalnews.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menegaskan penerapan manajemen talenta dan sistem meritokrasi menjadi langkah penting dalam menyiapkan birokrasi yang profesional, berkualitas, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Prof. Zudan saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika secara zoom, Rabu, 11 November 2026.

Prof. Zudan mengatakan Kabupaten Mimika memiliki peluang dan potensi besar untuk berkembang lebih cepat. Hal tersebut didukung semangat pimpinan daerah, semangat para ASN, serta program-program yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Menurutnya, terdapat sekitar 8.993 ASN di Kabupaten Mimika yang merupakan kekuatan besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia mengatakan, puncak dari pembangunan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kondisi ekonomi, serta terciptanya daerah yang maju.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan perubahan cara berpikir, cara bertindak, dan pola pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Prof. Zudan menekankan dua nilai utama yang harus diterapkan seluruh ASN, yakni berorientasi pada pelayanan dan adaptif terhadap perubahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat secara cepat. Jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke bank untuk mengirim atau mengambil uang, sekarang transaksi dapat dilakukan melalui telepon genggam dari mana saja.

Perubahan tersebut harus menjadi contoh bagi ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia meminta ASN tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan lama, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

ASN juga harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, baik untuk mendengarkan kebutuhan maupun menerima berbagai keluhan terkait pelayanan pemerintah.

“Komunikasi itu adalah mendengar dan menyampaikan. Karena itu, gadget yang dimiliki ASN harus digunakan sebagai sarana untuk mendengar kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, keluhan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai ancaman bagi aparatur pemerintah. Sebaliknya, setiap keluhan harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

“Semangatnya adalah satu keluhan menjadi seribu perbaikan. Satu komplain dari warga merupakan satu peluang bagi kita untuk melakukan perbaikan dan menjadi lebih maju,” ungkapnya.

Prof. Zudan juga mencontohkan industri perbankan yang telah melakukan perubahan besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kini dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan bahkan selama 24 jam melalui sistem digital.

Karena itu, pemerintah daerah juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat, tanpa mempersulit mereka dengan prosedur yang berbelit-belit.

Ia secara khusus menyoroti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Menurutnya, pelayanan publik harus menyesuaikan kondisi masyarakat.

Pelayanan secara online perlu disediakan bagi masyarakat yang mampu mengakses teknologi digital. Namun, masyarakat yang belum mampu menggunakan layanan digital tetap harus mendapatkan pelayanan secara langsung.

Dalam pelayanan kesehatan, misalnya, masyarakat yang mampu datang ke puskesmas dapat dilayani di fasilitas kesehatan tersebut. Sementara masyarakat yang tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan harus didatangi petugas melalui ambulans, pelayanan dokter keliling, kapal, maupun speed boat sesuai kondisi wilayah.

“Jangan sampai pelayanan harus disyaratkan secara digital atau online. Yang bisa menggunakan layanan online silakan, tetapi yang membutuhkan pelayanan langsung juga harus dilayani,” tegasnya.

Ia menilai, dengan kondisi geografis Mimika yang memiliki wilayah pelayanan beragam, pemerintah harus menghadirkan pola pelayanan yang fleksibel dan menjangkau seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menyoroti pentingnya memilih dan menempatkan aparatur yang berkualitas untuk mengelola pemerintahan Kabupaten Mimika yang memiliki anggaran daerah sekitar Rp5 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran dan potensi daerah harus didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kemampuan, integritas, serta semangat membangun daerah.

Untuk itu, penerapan manajemen talenta harus berjalan seiring dengan sistem meritokrasi.

Ia menjelaskan sebelumnya telah dibangun meritokrasi secara struktural melalui pengelompokan jenjang kepangkatan ASN, mulai dari golongan I, II, III hingga golongan IV.

Golongan IV merupakan kelompok pembina, golongan III penata, golongan II pengatur, dan golongan I.

Sistem tersebut menjadi dasar meritokrasi struktural dalam jenjang karier kepegawaian. Selanjutnya, sistem itu perlu dilengkapi dengan meritokrasi substantif yang mengukur kualitas nyata setiap ASN berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.